oleh

Bumiputera Gagal Bayar Klaim, Nasabah Datangi OJK

KAPOL.ID – Perwakilan para nasabah atau pemegang polis Bumiputera yang berada di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya untuk mengadu dan menyampaikan aspirasinya.

Koordinator Lapangan Wilayah Tasikmalaya yang juga pemegang polis AJB Bumiputera 1912 Ahmad Hulaimi mengatakan, ada beberapa poin yang disampaiakn ke OJK sebagai bukti bahwa tindakan dari peserta Rapat Umum Anggota (RUA) dan Dewan Komisaris di pusat yang menyebabkan kerugian pada Bupmiputera yang merupakan Usaha Bersama tersebut.

Sehingga dampaknya harus ditanggung oleh pemegang polis (nasabah).
Di antaranya ada terlambatan dan ketidakpastian pembayaran klaim yang menjadi hak pemegang polis akibat tidak dilaksanakannya PP 87/2019.

“Kami datang ke sini (OJK Tasik, red) menyampaikan aspirasi dari pemegang polis dan memberikan surat pernyataan terkait masalah yang terjadi di internal manajemen Bumiputera,” ucap Ahmad di Kantor OJK Tasikmalaya, Senin (4/1/2021).

Kata Ahmad, intinya para pemegang polis Bumiputera ini meminta pihak OJK untuk segera menunjuk penanggung jawab pembentukan Panitia Pemilihan RUA. Hal ini, katanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengabaikan Dewan Komisaris AJBB 1912 yang telah mengabaikan tugas dan wewenangnya sesuai PP 87/2019.

Masih menurut Ahmad, pihaknya mendorong OJK agar meterapkan ketentuan pidana bagi RUA dan Dewan Komisaris AJB Bumipuetra 1912 yang telah mengabaikan atau menghambat pelaksanaan, hingga tidak melaksanakan perintah tertulis dari OJK. Hal ini juga sesuai dengan Surat OJK nomor S-34/D.05/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan surat nomor S-35/D.05/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

Selain itu tambah Ahmad, pihak OJK juga agar menerapkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) PP 87/2019 terkait tanggung jawab penuh secara pribadi maupun tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama akibat yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Kepala OJK Tasikmalaya Edi Ganda Permana mengatakan, bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan karena semua keputusan berada di OJK pusat.

Namun demikian dirinya berjanji akan mendorong dan menyampaikan masukan kepada OJK pusat sehingga kasus gagal bayar klaim nasabah atau para Pemegang Polis Bumiputera segera diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga mengatakan agar para pemegang polis Bumiputera khususnya di wilayah Tasikmalaya dan Priangan Timur yang mengalami gagal bayar klaim agar sabar.

Komentar