KAPOL.ID — Di bawah terik mata hari Selasa (30/6/2026), Bupati Tasikmalaya; Cecep Nurul Yakin duduk lesehan di timur taman Masjid Agung Baiturrohman. Sejumlah ASN mendampinginya, untuk berbincang dengan sejumlah pedagang kaki lima (PKL).
Satu tujuan Bupati Tasikmalaya: meminimalisir potensi kesalahpahaman antara pemerintah dengan warganya. Sebab, pemerintah bermaksud membangun Mall Pelayanan Publik.
Pembangunan memang akan menggunakan lahan milik pemerintah daerah. Tapi, sejak jauh hari, di atas lahan tersebut telah berjejer puluhan kios. Tempak para PKL mengais rezeki.
“Ibu, Bapa, mari mendekat dan silahkan duduk,” ajak Bupati Tasikmalaya, ramah. Ia pun bertanya kepada setiap PKL: Usaha apa? Menempati kios yang mana? Sudah berapa lama usaha di sana? Siap jika pindah?
“Ini lahan Pemda. Pembangunan harusnya sudah mulai dari kemarin, tapi ini masih banyak kios. Makanya saya sekarang turun, biar tidak salah paham. Bapa dan Ibu akan kami tempatkan, nanti. Tapi, hanya PKL yang lama, tidak boleh ada PKL baru,” tambah Cecep.
Sekurang-kurangnya ada tiga alasan mendasar di balik penertiban PKL. Pertama, area tersebut merupakan “wajah” Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sebab terletak tepat di bagian depan kantor pemerintahan.
Kedua, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya hendak memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, pembangunan di sana berupa Mall Pelayanan Publik.
Ketiga, supaya perwajahan di sekitar Masjid Agung Baiturrohman tidak tampak kumuh. Masjid merupakan tempat peribadatan, sehingga lingkungannya harus bersih.
Atas dasar tersebut, meskipun berat, pemerintah harus melakukan eksekusi. Tetapi pada teknisnya, Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya; Dadang Tabroni mengaku tetap mengedepankan pendekatan humanis.
“Sesuai arahan pimpinan, kami menertibkan ini dengan santun dan humanis. Alhamdulillah masyarakat dapat memahaminya,” kata Dadang.
Sementara terkait rencana relokasi PKL, Dadang sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan. Persisnya dalam hal pendataan PKL.
“Pak Bupati tadi sudah menegaskan langsung bahwa relokasi khusus bagi PKL yang lama. Kami tidak mengakomodir PKL baru. Maka, pendataannya harus benar-benar,” tandas Dadan.
Suara PKL
Mengahadapi rencana relokasi, PKL yang hadir tidak menunjukkan respon konfrontatif. Mereka satu suara: siap. Toh itu merupakan hak pemerintah sebagai pemilik lahan.
“Saya sih terima aja kalau mau dipindah. Tapi minta lokasinya tetap strategis. Pindahnya kalau bisa ke tempat yang lebih baik lagi,” kata Oom.
