KAPOL.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sedang mengatur agar
dana terkait dampak Bahan Bakar Minyak (BBM) dari provinsi dan dari kota Kabupaten sedang diatur agar tidak bentrok atau duplikasi.
Rakyat Jawa Barat yang diberi bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu sangat banyak.
Diantaranya ada kelompok buruh dengan subsidi upahnya ada PKH dengan istilah BLT langsungnya kemudian warga tidak mampu di desa oleh Dana Desa, kemudian sejutaan UMKM, juga dari Kementerian Koperasi.
Disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seraya mengucapkan sedang mengatur agar dana terkait dampak BBM dari provinsi dan dari kota Kabupaten itu tidak bentrok atau duplikasi.
Totalnya, sekitar 225 miliar kombinasi dari provinsi dan dari kota Kabupaten.
“Pemprov ingin memastikan yang di beri itu adalah yang punya dampak terhadap komoditas sembako, contoh ikan di pasar di cek naik alasannya BBM naik kita sedang atur supaya mereka membeli BBM harganya seperti dulu,” ucap Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Senin (26/9/2022).
Selisih kenaikan kita subsidi, sehingga tidak ada alasan harga komoditas ikan naik karena BBM naik sedang kita atur.
Sampai Desember semua akan diselesaikan sehingga kombinasi BLT dari pusat dari provinsi kota Kabupaten meringankan beban rakyat Jabar.
“Karena perubahan baru diketok Palu, dana dari Jawa Barat baru akan dibagikan per tanggal 15 Oktober,” ujarnya. ***
