PANGANDARAN, KAPOL.ID — Aktivitas pembangunan gedung bertingkat yang belakangan teridentifikasi sebagai proyek Hotel Crown di Kabupaten Pangandaran menuai sorotan tajam.
Ketua Umum LSM Pemuda (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah), Koswara Hanafi mengatakan, konstruksi bangunan tersebut diduga kuat beroperasi tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus menabrak aturan tata ruang, khususnya ketentuan Garis Sempadan Jalan (GSJ).
“Pantauan di lapangan memperlihatkan struktur bangunan bertingkat tengah dikerjakan secara masif menggunakan kolom beton bertulang, perancah kayu dan bambu, serta dukungan alat pengaduk beton,” kata dia.
Posisi konstruksi, ujar Koswara, tampak berdiri tepat di tepi jalan beraspal dan berdekatan langsung dengan utilitas publik seperti tiang listrik.
“Di sekitar lokasi, tidak terlihat papan informasi proyek maupun keterangan perizinan sebagaimana diwajibkan dalam regulasi penyelenggaraan bangunan gedung,” ucapnya.
Menurut dia, dugaan pelanggaran pada proyek ini tergolong kasat mata dan mendasar.
Dikatakan, selain persoalan legalitas PBG, jarak bangunan dinilai melampaui batas toleransi GSJ.
Kendati demikian, aktivitas pengerjaan di lapangan tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
“Pembangunan Hotel Crown itu tidak ada izinnya, dan sempadan jalan sangat dilanggar atau ditabrak,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai efektivitas pengawasan tata ruang serta ketegasan aparat penegak Peraturan Daerah (Perda), yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangandaran.
Langkah penertiban di lapangan dinilainya belum menyentuh substansi penghentian pelanggaran dan dikhawatirkan hanya berhenti pada formalitas administratif.
LSM Pemuda menyoroti potensi berlindungnya instansi penegak Perda di balik alasan normatif berupa penerbitan Surat Peringatan pertama (SP 1). Menurutnya, apabila teguran administratif telah dilayangkan, seharusnya terdapat pengawasan ketat agar aktivitas konstruksi tidak terus berlanjut sebelum seluruh kewajiban perizinan dan tata ruang dipenuhi.
“Jika alasannya sudah diberikan SP 1, pertanyaannya kenapa pembangunan masih terus berlanjut? Pelanggaran sempadan jalannya sudah sangat jelas dilanggar, tapi seolah dibiarkan,” tegasnya.
Dari aspek regulasi penataan ruang dan bangunan gedung, setiap kegiatan konstruksi wajib memenuhi kesesuaian peruntukan lahan, ketentuan garis sempadan, kepemilikan PBG, serta standar keselamatan kerja dan ketertiban ruang publik.
Pembiaran terhadap pelanggaran yang kasat mata dikhawatirkan menciptakan preseden buruk bagi wibawa penegakan hukum daerah di wilayah pesisir wisata tersebut.
Respons Satpol PP dan Upaya Konfirmasi
Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon pada Kamis (19/11/2026), Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran, Bangi menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah administratif dengan melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama.
Namun, pihak konsultan maupun pengembang dinilai belum menunjukkan iktikad baik.
“Hari ini pun sejak pagi kami sudah melakukan peninjauan kembali ke lokasi proyek untuk memastikan aktivitas pembangunan tersebut. Kalau surat peringatan dari kami tidak diindahkan, tentu Satpol PP akan melakukan tindakan tegas sesuai regulasi yang ada. Untuk selebihnya, biar nanti Pak Kabid yang akan menjelaskan secara detail,” ungkapnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang telah dilayangkan redaksi kepada pejabat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pangandaran terkait aspek teknis tata ruang dan perizinan belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.
Pihak pengembang maupun manajemen proyek Hotel Crown juga masih terus diupayakan konfirmasinya guna menjaga keberimbangan informasi.***






