KAPOL.ID –
Bank Indonesia Jabar bekerjasama dengan Pemprov Jabar mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Sebab upaya tersebut mampu menerobos sekat jarak dan waktu secara lebih efektif serta meningkatkan interkonektivitas antarpenduduk dan antarbisnis.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Herawanto saat rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan TPID se-Jabar, Rabu (16/2/2022).
“Sehingga mampu menciptakan efisiensi ekonomi karena rantai distribusi barang dan jasa semakin pendek.”
“Efisiensi ekonomi inilah yang menjadi kunci daya saing bisnis untuk berkompetisi,” katanya.
Di saat pandemi, digitalisasi mampu menjembatani keberlangsungan transaksi ekonomi dan aktivitas kehidupan masyarakat.
Transaksi tanpa pertemuan fisik, melalui e-commerce, e-banking, bahkan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
“Kebuntuan sempat terjadi di awal pandemi akhirnya dapat terselesaikan. Pertemuan produsen dengan konsumen dengan digitalisasi terjawab,” katanya.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, Pemprov Jabar fokus dalam digitalisasi berbagai segi aktivitas.
Salah satunya melalui program Jabar menjadi Provinsi Digital termaju di Indonesia.
“Sesuai kajian komite pemulihan ekonomi daerah tahun 2022 ini indikator semakin membaik.”
“Dan tahun depan pertumbuhan ekonomi kembali normal, tantangan perkembangan kasus covid-19 saat ini juga perlu diperhitungkan,” ucapnya.
Disamping itu, terkait pengendalian inflasi juga diharapkan sesuai dengan peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022-2024.
“Selaras dengan peta jalan nasional yang mengakomodasi 3 arahan presiden RI dalam Rakornas TPIP, lalu memuat substansi digitalisasi dan inovasi dalam program pengendalian inflasi yang sinergis.”
“Dan menjadi dasar rencana tindak, evaluasi dan eksekusi program dalam pengendalian inflasi daerah,” kata Herawanto.
Dengan harapan mampu mengantisipasi berbagai tantangan yang semakin kompleks.
Seperti kenaikan berbagai harga komoditas strategis sejalan dengan perbaikan ekonomi global, pengendalian produksi, kenaikan tarif cukai.
“Serta tekanan harga akibat permintaan yang bersifat musiman pada bulan ramadan dan idul fitri,” katanya.***
