KAPOL.ID – Arus disrupsi informasi melalui platform digital berbasis internet kini bukan lagi sekadar tren, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan nasional jika dibiarkan tanpa pengawasan.
Kekhawatiran tersebut mencuat saat jajaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melakukan audiensi ke kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Senin (13/4/2026).
Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua KPID Jabar, Dr. Adiyana Slamet ini diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas, Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily.
Dalam pertemuan tersebut, KPID Jabar menyodorkan hasil riset mendalam bertajuk “Media Habit Gen Z, Perspektif Pancagatra + Psikologi”. Hasilnya cukup mencengangkan telah terjadi pergeseran interaksi sosial yang sangat signifikan pada generasi muda akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.
Ketua KPID Jabar, Dr. Adiyana Slamet, menggarisbawahi istilah geocybernetic.
Menurutnya, penetrasi global untuk menanamkan nilai-nilai asing/baik ideologi, politik, hingga budaya lewat internet sangatlah masif.
”Masalahnya, platform berbasis internet ini belum ada yang mengawasi secara regulasi. Berbeda dengan TV dan radio yang dipantau ketat oleh KPI. Jika negara tidak segera membuat instrumen regulasi, ketahanan nasional kita taruhannya,” tegas Adiyana
Adiyana menambahkan, kekosongan pengawasan di ranah digital ini berdampak langsung pada gatra ideologi serta pertahanan keamanan, terutama melalui sebaran hoaks yang merusak cara berpikir masyarakat.
Gayung bersambut, Gubernur Lemhannas Tb. Ace Hasan Syadzily mengakui bahwa tantangan yang dihadapi KPID Jabar sangatlah kompleks. Sebagai provinsi dengan penduduk terbesar, Jawa Barat menjadi cermin perubahan demografi di mana generasi digital native mulai mendominasi.
”Masyarakat kita semakin jarang nonton TV atau dengar radio. Mereka beralih ke platform digital, tapi di situ tidak ada yang mengawasi. Siapa yang bisa kontrol TikTok atau Instagram? Kita sulit melakukan perlindungan masyarakat karena KPI tidak punya kewenangan di sana,” ujar mantan Ketua DPD Golkar Jabar ini.
Ace menekankan pentingnya Kedaulatan Digital agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi kepentingan asing.
”Penetrasi nilai asing yang negatif sedang meracuni mindset anak muda kita. Ini jelas melemahkan ketahanan nasional. Regulasi untuk konten berbasis internet adalah sebuah keharusan,” tambah Ace yang juga menjabat Waketum DPP Partai Golkar tersebut.
Hadir dalam audiensi tersebut Wakil Ketua KPID Jabar Dr. Almadina Rachmaniar, para komisioner (Dr. Achmad Abdul Basith, Dr. Lukman M. Fauzi, M. Jalu Priambodo, dan Dadan Hendaya), serta Kabiro Humas Lemhannas Brigjen TNI Muhammad Arif Nur.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa perlu ada langkah progresif dari pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan regulasi penyiaran demi membentengi ideologi bangsa di ruang siber. ***
