OPINI

“Head To Head” Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

×

“Head To Head” Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

Sebarkan artikel ini

Perpu no 2 Tahun 2020 yang mengatur penundaan Pilkada dari Bulan September 2020 menjadi Desember 2020 telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Karena pertimbangan dan alasan pandemi covid 19. Perpu itu merupakan Perubahan ketiga atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah prngganti UU no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Keluarnya Perpu itu melegitimasi langkah yang telah diambil oleh KPU RI terkait penundaan Pilkada serentak September 2020 tersebut yaitu untuk tahapan Pelantikan Panitia Pemilihan Suara (PPS Desa), verifikasi bakal calon perseorangan, recruitmen PPDP, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Kabupaten Tasikmalaya adalah satu dari 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan 200 aan lebih se Indonesia yang akan menggelar Pilkada memilih Bupati dan pasangan Wakil Bupatinya.

Penundaan jadwal pilkada akibat wabah corona tersebut agak mengendorkan dan mendinginkan situasi dan suasana politik di Kabupaten Tasikmalaya, meskipun sebenarnya boleh jadi tetap saja melakukan langkah dan pergerakan politik dengan menyesuaikan diri terhadap situasi pandemi Vovid 19 ini.

Sejauh ini sorotan tertuju pada incumben Bupati yang melalui PDIP-nya telah mengumumkan Ade Sugianto sebagai Cabup dan Cecep Nurul Yakin sebagai Cawabupnya. Meskipun DPP PPP belum memutusan dan menurunkan rekomendasi resminya.

Selain itupula, sorotan berikutnya adalah siapa penantangnya? Koalisi partai apa saja yang terbentuk untuk menghadapi kekuatan sang incumbent Bupati.

Jika saja koalisi PDIP dan PPP itu mulus hingga pendaftaran calon nanti di KPUD, maka kelihatannya akan seru jika lawan penantangnya adalah koalisi besar diluar kedua partai pengusung kandidat petahana tersebut. Kalau formulasinya adalah pertarungan head to head.

Yang tersisa adalah Gerindra, PKB, Golkar, Demokrat, PAN dan PKS. Apabila melihat pergerskan elit parpol lokal dan figur yang muncul dari partai-partai tersebut adalah H. Azies Rismaya Mahpud, Haris Sanjaya, Oleh Soleh, Erry Purwanto, Iwan Saputra, Edeng ZA.

Nama Azies Rismaya Mahpud sudah masuk mengikuti penjaringan melalui Partai Golkar dan Demokrat sementara di Gerindra menurut kabar yang beredar Azies sudah hampir 99 % mengantongi restu Prabowo dan mendapatkan tiket Gerindra untuk maju sebagai Calon Bupati. Bahkan Demokrat dan Golkar juga kabarnya sudah mendekati final dan setuju Azies Sebagai Cabup mereka. Entah dengan PAN dan PKS.

Jika itu terjadi maka hanya tinggal menentukan calon pasangannya saja atau calon wakil bupatinya. Apakah dari PKB, Golkar, atau Demokrat. Hanya secara kekuatan politik tentu saja koalisi 5-6 partai yang menjelma menjadi sebuah bangunan koalisi partai akan sangat memiliki potensi kemenangan yang tinggi dan mampu mengalahkan kandidat Petahana.

Apalagi saat ini Kandidat Bupati Petahana banyak disorot terkait kelambanan kinerjanya khususnya dalam hal penanggulangan covid-19 dan secara umum selama menjalankan kepemimpinannya sebagai Bupati menggantikan pa Uu di setengah periode di periode keduanya dan selama jadi wakil Bupati.

Disamping itu pula, Bupati petahana menciptakan sebuah pola kepemimpinan pemerintahan dengan ritme kerja yang bertolak belakang dengan model teknokratis birokrat. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan teknis dan eksekusi menjadi lambat dan sering berlarut-larut.

Sehingga suasana kerja dan hubungan yang diciptakan dengan pejabat dan pelaksana teknis menjadi berjarak dan terkesan ada gap yang lebar. Hal itu berdampak pada kelambatan implementasi program pembangunan yang bersentuhan dengan urusan masyarakat luas tentu saja.

Nah, situasi begini tentu saja ditangkap oleh kekuatan penantang untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan berbasis kebersamaan dengan memunculkan sosok yang bisa di identifikasi sebagai pemimpin baru, semangat baru dan didalamnya ada menyala harapan baru yaitu pada sosok Azies Rismaya Mahpud dan wakilnya dengan performance dan kualifikasi yang tentu saja sama baik dari politisi ataupun mantan birokrat matang.

Jika kondisi ini terus mengerucut hiingga momentum pendaftaran berikut kristalisasi bangunan gagasan bersamanya di antara kekuatan partai-partai politik. Maka Pilkada Kabupaten Tasikmalaya akan ada pada posisi vis a vis atau head to head antara kubu Petahana ( PDIP dan PPP) dengan kubu Penantang (Gerindra, PKB, Golkar, Demokrat, PAN dan PKS), tanpa menafikan keberadaan calon perseorangan yang sudah mendaftar tentu saja. Dan kiranya bukanlah sesuatu yang mustahil apabila Petahana yang kalah dan Penantang tang menang. Mari kita saksikan bersama. Wallahu A’lam

Penulis Ketua Lembaga Ta’lif wan Nasyr PCNU Kab. Tasikmalaya, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Unpas Bandung.