KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung menyukseskan program bedah rumah. Komitmen ini mencakup pengawalan aspek regulasi, proses pengadaan, hingga kelancaran teknis pelaksanaan di lapangan agar berjalan sesuai ketentuan.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, ketika meninjau langsung lokasi calon penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Selasa (6/10/2026).
Peninjauan lapangan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program bedah rumah tepat sasaran sekaligus mendistribusikan manfaat nyata bagi masyarakat yang mendambakan hunian layak.
“Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa dengan begitu banyak kemudahan, insyaallah apa yang kita cita-citakan bersama, program Bapak Presiden untuk rumah itu bisa kita laksanakan,” ujar Farhan di lokasi kegiatan.
Menurut Farhan, berbagai kemudahan regulasi dan birokrasi pengadaan dari pemerintah pusat merupakan momentum emas untuk mengakselerasi penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Pemkot Bandung dipastikan terus bersinergi erat dengan Kementerian PKP agar target pembangunan tercapai optimal.
“Secara regulasi, secara aturan dan pengadaan, insyaallah tidak ada masalah. Rasanya itu sudah bisa berjalan sesuai dengan harapan kita,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya akselerasi program bedah rumah di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Ia meminta jajarannya dan pemerintah daerah sigap mengantisipasi potensi kendala teknis, terutama ketersediaan tenaga kerja lokal.
Maruarar menginstruksikan agar pengerjaan fisik proyek ini melibatkan potensi lokal secara maksimal. Langkah tersebut dinilai tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian sehat, tetapi juga mendongkrak roda perekonomian warga sekitar.
“Jangan cari jauh-jauh. Cari di sini. Pemuda-pemuda yang masih menganggur, kasih kerja. Toko bangunannya juga dari sini,” tegas Maruarar.
Selain itu, ia juga mengingatkan prinsip transparansi anggaran yang mutlak dikedepankan. Seluruh rincian kebutuhan material, volume, satuan, hingga harga harus terbuka dan diketahui masyarakat luas.
Dalam agenda peninjauan tersebut, Menteri PKP turut memaparkan tahapan renovasi kepada calon penerima bantuan. Khusus untuk salah satu unit rumah yang dikunjungi, eksekusi pengerjaan dijadwalkan mulai 12 Oktober dan dipatok rampung pada 12 Desember 2026 mendatang.
Grafik pelaksanaan program bedah rumah di Kota Bandung sendiri mencatatkan lonjakan signifikan. Berdasarkan data resmi, jika pada tahun 2025 Kota Bandung hanya mendapat alokasi 110 unit bantuan, angka tersebut melompat drastis menjadi 1.458 unit bantuan pada tahun 2026 ini.
Lonjakan kuota ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mempercepat pengentasan kawasan kumuh dan menaikkan standar kualitas hidup masyarakat.
Rona kebahagiaan tampak jelas di wajah Lia Nuriawati (warga Jalan Babakan Ciamis). Ia tak kuasa menyembunyikan rasa syukurnya setelah rumah yang ia huni selama kurang lebih 40 tahun akhirnya tersentuh program renovasi pemerintah.
Selama puluhan tahun, Lia bersama suami dan dua anaknya harus bertahan di tengah bangunan yang kian memprihatinkan, dengan atap bocor beralaskan bilik dan seng seadanya akibat keterbatasan ekonomi.
“Ya, saya senang menerima bantuan dari Bapak Presiden dan Menteri. Rumah saya bisa dibenahi, jadi tidak kehujanan dan kebocoran lagi,” ucap Lia dengan mata berkaca-kaca.
Ia berharap proses pengerjaan renovasi berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga keluarganya lekas merasakan keamanan dan kenyamanan tinggal di rumah baru hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah ini. ***
