KAPOL.ID – Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos. M.Si beserta Istri menghadiri undangan dalam rangka HUT ke-23 Peovinsi Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari Rabu (12/10/2022).
Terpantau, Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purn. Paulus Waterpauw menjadi Inspektur Upacara.
Bahkan, dalam kesempatan tersebut Pemda Kabupaten Maybrat mendapatkan pengharagaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
“WTP adalah adalah opini terbaik yang bisa didapatkan oleh kementerian/lembaga pemerintah daerah setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP),” kata Pj. Bupati Maybrat.
Dikatakan, opini tersebut berarti laporan keuangan (financial statement) yang disusun oleh manajemen perusahaan tersebut sudah sesuai dengan pedoman atau standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Amanat Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw
Dalam amanatnya, Paulus Waterpauw menyampaikan beberapa hal yang diantaranya Provinsi Papua Barat tetap eksis dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Hal tersebut, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
“Pembangunan, secara bertahap terus mengalami peningkatan taraf hidup masyarakat disemua aspek pelayanan publik di provinsi ini,” katanya.
Sehingga, Provinsi Papua Barat tetap eksis dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
“Provinsi Papua Barat lahir pada 12 Oktober 1999. Dan sempat mati suri selama 4 tahun, karena dinamika dan suhu politik pada saat itu,” ujarnya.
Namun, dengan semangat perjuangan dan pengorbanan dari para tokoh pendiri Provinsi Papua Barat, telah menghantar sampai pada peringatan Hari Jadi ke-23 Tahun.
“Provinsi Papua Barat telah melewati masa pembangunan lima tahun ketiga atau RPJMD 2017-2022 dengan sejumlah capaian dan tantangan yang dihadapi,” katanya.
Dan, sekarang memasuki masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang Papua Barat 2006-2025 pada tahap ke empat 2022-2025.
Yaitu tahap mewujudkan Provinsi Papua Barat yang sejahtera menuju visi “Provinsi Papua Barat yang Maju, Mandiri, Bermartabat dan Lestari” pada tahun 2025.
Visi pembangunan tersebut dijabarkan kedalam enam tujuan pembangunan.
1. Meningkatkan Kualitas SDM Unggul Berkarakter dan Kontekstual Papua Barat Serta Perlindungan Sosial.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan Tata Ruang Daerah.
4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam yang berkeadilan serta berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik.
6. Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat.
Ia menyampaikan, tujuan pembangunan Provinsi Papua Barat ini dijadikan pedoman bagi seluruh perangkat daerah (OPD/SKPD).
Diantara, dalam menyusun rencana strategis pembangunan sektor yang lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat di provinsi ini secara bertahap segera terwujud.
Berikut ini sejumlah prestasi yang telah dicapai memasuki usia 23 tahun Provinsi Papua Barat.
1. Telah melakukan percepatan pembentukan perdasus dan perdasi sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 106 dan 107.
2. Menjaga inflasi daerah dibawah 3% serta adanya lompatan pertumbuhan ekonomi papua barat dari -0,51% pada tahun 2021 naik menjadi 6,04% pada triwulan II tahun 2022.
“Diingatkan pula untuk mari kita bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran agar terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” tutur Bernhard masih mengutip amanat Penjabat Gubernur.
Selanjutnya, kepekaan hati dan pikiran yang sehat perlu ditanamkan dalam diri kita masing-masing.
“Saudara-saudara, marilah kita dengan tulus bekerja dan melayani masyarakat dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab melalui karya nyata,” ujarnya.
Ia berharap agar masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan ikut menciptakan keamanan serta ketenteraman yang kondusif.
Sehingga, proses pembangunan di Provinsi Papua Barat dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Kebiasaan bakar-bakar dan palang-palang kantor dan jalan-jalan harus ditinggalkan.
Karena, itu bukan budaya manusia beradab yang apalagi ibu kota provinsi kita berada di pulau peradaban orang Papua yang telah dikenal secara luas sebagai tanah injil.
“Karena, itu momentum 23 tahun provinsi yang kita cintai ini mesti menjadi refleksi kita semua,” ujarnya.
Menurut dia, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kitorang siapa lagi. ***
