KAPOL.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Kab. Sumedang melalui
Kabid Pemerintahan dan Sosial Mety Supriyati mengatakan, Sumedang merupakan lokus penanggulangan kemiskinan di tahun 2022.
Berkaca dari itu, pihaknya mengundang dari Provinsi Jawa Barat guna mengetahui terkait apa saja yang harus dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan.
“Tadi, sudah dijelaskeun berangkat dari karakteristik yang harus penuhi tindak lanjutnya dan nanti akan digelar kegiatan khusus,” katanya usai Rapat Koordinasi Kemiskinan Ekstrim’ yang dipimpin Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan di ruang Tajimalela Bappppeda Sumedang, Jumat (26/11).
Menurut dia, ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti. Terutama soal data dan by name by address apa sudah betul atau tidak?.
“Kmai akan meluruskan program program SKPD agar terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.
Karena, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dan semua SKPD haru smempunyai program penanggulangan kemiskinan agar terintegrasi.
Dikatakan, jika demikian maka bisa menentukan berapa kecamatan yang secara khusus membidik penanggulangan kemiskinan.
Angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang sekitar 10,26 persen.
Itu, karena adanya Covid-19 dan ada peningkatan dari sebelumnya 9,05.
Namun, meskipun Covid-19 kita tetap harus melaksanakan penanggulangan kemiskinan.
“Ada lima kecamatan yang masuk kedalam peningkatan angka kemiskinan,” katanya.
Diantaranya, Kecamatan, Jatinunggal, Cimanggung, Sukasari, Wado dan Pamulihan.
Sementara itu, wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan berharap agar masalah penanganan kemiskinan untuk segera ditanggulangi dengan cepat. ***
