Intoleransi, Antara Paradoks dan Produk

  • Bagikan

“Intoleran adalah tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi-palsu, atau “prasangka yang berlebihan (over generalized beliefes)” #Hunsberger

Oleh Aceng Ahmad Nasir,S.Ag.,MA
Penulis adalah Ketua Umum Perkumpulan Santri Pasundan

Ketika muncul kata “INTOLERANSI” lalu pemikiran akan langsung menohok pada isu Agama, betapa dahsyat sebuah persepsi yang dibangun. Padahal jika digali tentu pemaknaannya lebih luas, seperti yang terjadi akhir-akhir ini isu Intoleransi yang berbasis agama kembali menyeruak seperti salah satu sekolah mewajibkan penggunaan jilbab namun juga satu sisi berbeda.

Ada sekolah yang melarang menggunakan Jilbab hingga muncul pertanyaan Intoleran itu yang berjilbab atau yang tidak berjilbab? Atau fenomena organisasi sosial masyarakat berbasis agama menjadi sorotan tentang intoleransi tersebut. Jika salah dalam memahami atau mengambil kebijakan maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi paradoxs baru dalam relasi sosial masyarakat.

Padahal jika ditarik pemaknaan secara luas tentang intoleransi misal berkaitan kewilayahan dari pemaknaan simbol Minoritas dan Mayoritas baik kelompok, agama maupun suku seperti contoh penghinaan pada suku tertentu padahal karena berbeda sudut pandang politik, seperti yang di lami Natalius Pigai atau banyak kasus lainnya kata Intoleran semisal diarahkan bukan pada wilayah agama tapi agama sebagai kewilayahan isu akibat perbedaan pandangan atau pilihan politik.

Selanjutnya Intoleransi dalam masalah ekonomi seperti terjadinya disparitas yang menganga berdampak pada strata sosial ekonomi masyarakat, akibat kebijakan kapitalisi yang menguntungkan sedikit pihak namun merugikan banyak pihak. Juga semisal kasus korupsi namun pelakunya tidak di berikan efek jera, si koruptor itu telah melakukan perilaku Intoleransi begitu pula pemangku kebijakan apabila tebang pilih yang tidak memberikan rasa adil juga bisa di nisbatkan intoleran.

Lalu Intoleransi dari sisi Budaya dalam keragaman identitas dengan tergerusnya budaya daerah hingga entitas nilai budaya mulai tergerus atau tentang intoleransi terhadap alam seperti terjadinya bencana akibat sikap intoleran terhadap alam seperti terjadinya kerusakan alam. Mari kita kaji apa sebenarnya makna dari kata Toleransi dan Intoleransi tersebut? Hingga tidak terjebak pada pemaknaan yang bersifat sempit.

Toleransi dan Intoleransi di Ruang Publik
Pertama yang harus dimengerti dari defenisi toleran-intoleran adalah merupakan sebuah “tindakan”, bukan pikiran, apalagi sebuah aturan. Disebut toleran, menurut Cohen (2004) adalah tindakan yang disengaja oleh actor dengan berprinsip menahan diri dari campur tangan (menentang) perilaku mereka dalam situasi keragaman, sekalipun actor percaya dia memiliki kekuatan untuk mengganggu (Cohen 2004, hal. 69).

Artinya, didalam toleransi terkandung dua kata kunci, yang sekaligus berperan sebagai prinsip, yaitu (1) “kesengajaan” (intent), dan (2) “tidak-mengganggu” (Non–interference). Keduanya adalah element yang sama penting. Russell Powell dan Steve Clarke dalam Religion, Tolerance and Intolerance: Views from Across the Disciplines, bahkan memposisikan elemen “tidak-mengganggu” sebagai inti dari toleransi. Dan sikap tidak-mengganggu ini harus bersifat direct, atau “tidak-mengganggu-secara langsung”.

Contohnya dari aspek agama Seorang Muslim (M) yang membolehkan perayaan natal sahabatnya yang Nasrani (N), sekalipun M memilih tidak mengucapkan “Selamat Natal” kepada sahabatnya itu karena dia tahu bahwa hal itu bertentangan dengan keyakinannya. Maka dalam perspektif Powell dan Clark, M adalah seorang yang toleran karena sengaja menahan dirinya dari tindakan tidak setuju, seraya membolehkan ibadah ritual Natal berjalan tanpa gangguannya. Artinya, hanya dengan “sengaja-tidak-mengganggu” (intent to non-interfere) terhadap orang lain maka seorang disebut toleran.

Sementara arti “intoleransi” adalah kebalikan dari semua prinsip yang terdapat dalam toleransi. Ada setidaknya 3 komponen intoleransi; (1) ketidak-mampuan menahan diri tidak suka kepada orang lain, (2) sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain, dan (3) sengaja-mengganggu orang lain.

Menurut Hunsberger (1995), intoleran adalah tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi-palsu, atau “prasangka yang berlebihan” (over generalized beliefs). Prasangka semacam ini memiliki tiga komponen; (1) komponen kognitif mencakup stereotip terhadap “kelompok luar yang direndahkan”; (2) komponen afektif yang berwujud sikap muak atau tidak suka yang mendalam terhadap kelompok-luar; dan (3) komponen tindakan negatif terhadap anggota kelompok-luar, baik secara interpersonal maupun dalam hal kebijakan politik-sosial (Hunsberger’s, 1995:113-29).

Menurut Haidt (2001), ketiga komponen prasangka cenderung saling mempengaruhi mengingat sifat pikiran dapat berpengaruh negatif dan memberi reaksi terhadap sikap muak, dan tidak suka. Dan secara logika memang tidak sulit untuk membayangkan bagaimana sikap negatif dapat memediasi tindakan negatif.

Korelasi yang longgar antara pikiran dan tindakan membuat ukuran untuk mengidentifikasi seorang atau kelompok tergolong toleran atau intoleran menjadi tidak mudah. Toleransi bahkan menjadi aneh ketika diukur dengan angka-angka statistik, sekalipun bukan mustahil itu dilakukan. Dimana problematisnya? Ada pada parameter yang digunakan. Tentu saja tidak semua parameternya bermasalah. Dalam hal ini, variable “tindakan social” adalah yang paling relevan untuk mengukur toleran-intoleran. Selain itu, variable seperti; regulasi dan aturan, demografi tentu sukar, alih-alih kontraproduktif jika dipaksakan untuk mengukur toleran-intoleran.

Dalam konteks Ruang Publik, idealnya, wilayah ini harus nihil dari klaim-klaim subjektif apalagi tindakan diskriminatif. Jurgen Habermas, sang konseptor Ruang Publik, menggarisbawahi tiga poin penting tentang ruang publik ideal yaitu: (1) Partisipasi dan non-diskriminasi. Yaitu, ruang publik harus menjadi sebuah forum terbuka untuk semua. (2) Otonomi, yaitu ruang publik harus otonom karena lingkungan otonom kondusif bagi perdebatan kritis dan rasional. Dan (3) Berisikan debat Rasional atau analitis, yang merupakan esensi ruang publik (Habermas 1989: 36).

Artinya, sebuah Ruang Publik Beragama yang ideal adalah wilayah bersama yang menampung segala cetusan keberagamaan tanpa halangan apapun. Maksudnya, segala sikap dan simbol keagamaan kelompok manapun untuk diizinkan tampil dan dirayakan.

Maka stereotype terhadap kelompok tertentu seharusnya tidak boleh terjadi, hanya karena simbol dan cetusan beragama mereka yang khas, seperti; jenggot, jubbah, atau wanita yang berhijab atau niqob atau yang berkalung salib. Namun pengakuan kesetaraan agama dalam ruang public harusnya tidak dipahami secara ‘sembarangan’ dengan maksud untuk mempersatukan agama-agama dalam konteks teologisnya yang khas, melainkan semata dalam ranah dialogis-sosiologis. Dialogalitas semacam itulah yang dapat mempertemukan agama-agama dalam damai, tanpa harus “melucuti” keberimanan masing-masingnya.

Karena, “Toleransi bukan asimilasi. Kita perlu menghormati keberadaan mereka dalam keberlainan mereka.” konsep Tasamuh dalam Islam, yaitu menghormati keberbedaan agama lain dengan prinsip yang teguh tanpa perlu saling bersinggungan.

Intoleransi adalah ‘sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda” . Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki ragam kemajemukan, memiliki ruang yang cukup bagi potensi munculnya gesekan sebagai akibat perbedaan keyakinan dari para individu penghuni negara. Perbedaan keyakinan tersebut, pada kenyataanya memiliki pemaknaan yang lebih mendalam dari sekedar perbedaan sebagai ‘akibat pilihan individu’, namun merupakan perbedaan yang telah diwariskan secara historis dan mengakar dalam secara kultural.

Dalam konteks kehidupan sosial, perbedaan pandangan sebagai buah karya pewarisan secara historis, telah melahirkan adanya pengelompokkan terhadap apa yang dinamakan mayoritas dan minoritas. Pengelompokan tersebut, hendaknya dimaknai sebagai sebuah kekayaan yang diakibatkan adanya perbedaan keyakinan, yang menjadi sarana pemersatu dalam kehidupan bernegara.

Berpandangan bahwa kepercayaan lain adalah salah bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi. Bahkan Islam dengan tegas mengatakan “lakum dinukum waliyadin”(untukmu agamamu dan untuku agamaku). Karena jika merujuk kata intoleransi berasal dari prefik in-yang memiliki arti “tidak, bukan” dan kata dasar toleransi yang memiliki arti sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Dalam hal ini, pengertian toleransi yang dimaksud adalah “sifat atau sikap toleran”.Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai “bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.”

Paradoks Toleransi dalam Bingkai Bangsa Indonesia

Muncul anggapan bahwa masyarakat Indonesia memang pada dasarnya merupakan masyarakat yang toleran. Buktinya berpuluh-puluh tahun masyarakat kita hidup bersama di tengah perbedaan suku, ras, bahasa, dan agama semboyan bhinneka tunggal ika tetap jadi pegangan.

Namun, seiring berjalannya waktu, kita seakan dilema dan menganggap bahwa toleransi adalah hal yang mutlak diberikan kepada siapapun, tak terkecuali juga memaklumi (menoleransi) kelakukan sebagian golongan yang tidak toleran. Pada akhirnya kita dihadapkan pada pertanyaan semacam:

“Apakah masyarakat yang toleran harus mentoleransi intoleransi itu sendiri? Apakah dengan tidak mentoleransi intoleransi, masyarakat itu menjadi tidak toleran?”
“Apakah untuk menjadi masyarakat yang toleran, suatu masyarakat juga harus mentoleransi orang-orang intoleran?”

Istilah yang mungkin tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah Paradox of Tolerance (Paradoks Toleransi). Istilah tersebut pertama kali digagas oleh filsuf yang bernama Karl Popper pada tahun 1945. Popper menjelaskan istilah Paradoks Toleransi dalam bukunya yang berjudul “Open Society and Its Enemy” sebagai keadaan dimana untuk mempertahankan suatu toleransi, suatu masyarakat harus intoleran terhadap intoleransi itu sendiri.

Selain Popper, terdapat juga pendapat terkait toleransi dari filsuf yang bernama Jown Rawls. Pada tahun 1971, Rawls dalam bukunya yang berjudul ‘A Theory of Justice’ menjelaskan bahwa masyarakat yang adil harus menoleransi kaum intoleran. Jika tidak, masyarakat tersebut bersikap intoleran dan tidak adil. Akan tetapi, sejalan dengan Popper, Rawls juga menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk melindungi dirinya (dari intoleransi melebihi toleransi itu sendiri).

Karl Popper dan John Rawls sebagai dua pemikir besar dari abad 20 sebenarnya memiliki gagasan serupa mengenai konsep toleransi. Akan tetapi keduanya memiliki kesimpulan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya implementasi toleransi dilakukan dalam praktik keseharian. Bagi Popper yang menciptakan ide Paradox of Tolerance: untuk tidak mentolerir kaum intoleran adalah mutlak dilakukan oleh masyarakat toleran. Hal ini karena masyarakat manapun yang menoleransi intoleransi akan ditakdirkan untuk dilumat orang yang tidak toleran tersebut.

Sedangkan Rawls, mengharuskan adanya klausul “perlindungan diri”. Maknanya, jika kaum yang tidak toleran bermaksud menghancurkan suatu masyarakat toleran, baru masyarakat tersebut memiliki hak untuk menyampingkan toleransi guna mempertahankan dirinya. Rawls percaya bahwa keadaan default dari masyarakat yang adil (dan toleran) seharusnya adalah menoleransi yang tidak toleran, sampai mereka memiliki alasan untuk tidak melakukannya.

Kembali ke Popper, dalam bukunya ia menjelaskan bagaimana Hitler beserta partainya, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartie (NAZI), bisa menguasai Jerman karena masyarakat Jerman kala itu memberikan mereka panggung untuk berbicara. Masyarakat Jerman yang frustasi Pasca-Perang Dunia pertama (PD I) memberikan kesempatan kepada Hitler (dan NAZI), walaupun golongan tersebut jelas membawa gagasan intoleran terhadap yang bukan ‘mereka’. Harapannya gagasan/ide partai tersebut dapat menyelesaikan krisis yang mereka hadapi saat itu.

Kaum intoleran yang awalnya diberi kesempatan berbicara, terus tumbuh secara cepat dengan menyebarkan paham pada masyarakat yang mulanya toleran. Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keragaman budaya, suku dan agama. Keragaman merupakan kekayaan dan modal sosial, politik dan spiritual yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan yang memajukan bangsa dan negara. Sebaliknya apabila tidak dapat dikelola dengan saksama, kemajemukan bisa menjadi sumber perpecahan dan memicu terjadinya berbagai tindak kekerasan. “Akan tetapi, dalam satu dekade terakhir, ada gejala meningkatnya tiga bentuk intoleransi, (intoleransi) ekonomi, budaya, dan agama,”

Indonesia mengalami masalah kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan sosial akibat perilaku ekonomi yang eksploitatif dan kapitalis. Terdapat sekelompok kecil elite ekonomi yang menguasai sebagian besar aset ekonomi. Penguasaan akses informasi, media dan jaringan kekuasaan juga menimbulkan terjadinya intoleransi budaya di mana kelompok tertentu yang cenderung sekuler dapat menggerus nilai-nilai budaya.

Dalam konteks lain, Intoleransi akan menjadi bentukan baru sebagai sebuah produk isu yang diciptakan untuk kepentingan-kepentingan.

Sebuah Produk?

Hukum kausalitas tentu berlaku sebagai salahsatu fakta adalah hasil Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Arief Yusuf Anshory dari Universitas Padjajaran Bandung. Melalui penelitannya, penyebab intoleransi terbagi menjadi 5 faktor utama. Intoleransi menjadi isu nasional dan butuh penangan. Cerita demi cerita pengusiran, penganiayaan, pelarangan dan pelecehan atas mereka yang dianggap berbeda, terus saja berulang di negeri ini. Apakah nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kerukunan, harmoni dalam keberagaman, yang pernah begitu dibanggakan orang Indonesia, sudah luntur begitu saja? Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi seberapa toleran, atau intoleran, seorang individu? Seberapa berpengaruh latar belakang ekonomi, pendidikan, demografis, seseorang pada pandangannya tentang toleransi dan keberagaman?

Analisa Prof Arief atas faktor ekonomi menemukan bahwa makin rentan kondisi ekonomi seseorang, misalnya ketiadaan pekerjaan yang layak, maka makin mudah orang itu jadi intoleran. “Jadi intoleransi bukan terkait ajaran agama, tapi justru kondisi ekonominya,”

Selain dari faktor jenjang pendidikan, yang mungkin tak begitu mengejutkan adalah temuan seputar faktor religiusitas atau ketaatan beragama warga. Hasil penelitian yang dianalisa Arief menemukan bahwa seseorang yang merasa taat beragama, memang lebih cenderung jadi intoleran. Faktor ini memicu rasa intoleran hingga 13 persen.

Faktor yang terakhir adalah faktor kemiskinan dan ketimpangan. Hasil analisa faktor ini juga cukup kompleks. Seseorang yang tinggal di kota dengan jumlah penduduk miskin yang lebih dominan, cenderung jadi intoleran. Mereka yang menyaksikan ketimpangan kaya-miskin yang tinggi, juga cenderung lebih intoleran. faktor ekonomi, agama, dan pendidikan, memang memicu aksi intoleransi ditambah seperti faktor struktural dan kultural. faktor struktural seperti kebijakan pemerintah bisa memicu intoleransi.

Sementara faktor kultural yang juga jadi pemicu tindakan intoleransi yang kerap diabaikan. Terlebih di era digital seperti sekarang, ketika interaksi antar manusia menurun akibat asyik bermain gawai. Minimnya intensitas tatap muka terbukti mendorong intoleransi. Karena itu, kegiatan literasi digital misalnya, sangat penting untuk meredam intoleransi. Adanya UU ITE juga memiliki dampak buruk dengan banyaknya tradisi lapor melapor bukan tradisi saling memaafkan, Pemahaman agama yang kuat seharusnya diimbangi dengan literasi yang baik pula. Tanpa itu, ketidakpahaman bisa membuat seseorang berubah drastis menjadi radikal.

Solusi untuk Intoleransi

Mendorong pencegahan di level struktural, yakni penghapusan semua regulasi yang diskriminatif dan penegakan hukum yang adil. Tanpa efek jera yang muncul dari tindakan hukum yang fair, aksi-aksi intoleran bisa menjalar ke banyak wilayah. Untuk itu dibutuhkan perbaikan perspektif dan kapasitas aparat penegak hukum. Terutama tugas baru seorang Kapolri terpilih yaitu Jend Listyo Sigit Prabowo yang berlatar belakang beragama Katolik, menjadi tantangan baru menunjukan profesionalisme sekaligus pembuktian bahwa bangsa Indonesia yang notabene mayoritas Muslim menunjukan sikap toleran yang sesungguhnya yang terbuka dan menerima.

Selain itu, dalam level kultural menyarankan pemerintah dan masyarakat sipil mendorong pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan budaya literasi warga. juga mendorong pemerintah dan perusahaan swasta memperbanyak ruang-ruang perjumpaan publik yang inklusif.

Selain itu, pemerintah diminta memberikan kemudahan akses ke perguruan tinggi bagi warga yang tidak mampu serta memberikan pekerjaan yang layak bagi warga yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya. “Semua itu akan berkontribusi pada menurunnya faktor-faktor yang memicu intoleransi.

Intoleransi bukanlah sebuah produk tapi dampak dari berbagai unsur, bukan satu unsur saja yaitu “Agama”, justru unsur agama lebih sedikit dibanding faktor Ekonomi, Mengubah realitas di lapangan tentu tak bakal semudah membalikkan telapak tangan. Sejahterakan Ekonomi maka intoleransi akan menurun, tegakan supremasi hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu, tingkatkan kualitas pendidikan, perkecil pertentangan perbedaan , Perbanyak dialog agama dengan ruang-ruang publik, kurangi disparitas berbagai unsur sehingga kesenjangan sosial tidak terlalu menganga kembalikan agama pada fitrahnya sebagai Subjek produksi toleransi bukan objek karena berbagai kepentingan.
Seperti yang di kutip oleh Prof Yuddy Chrisnandi dalam “Dari Kyev Menulis indonesia” hal 247, “bahwa hak beragama adalah hak azasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun inilah yang dimaksud Freedom to be”. Wallohu a’lam.***

  • Bagikan