KAPOL.ID — Upaya mengurai kesemrawutan kendaraan di sekitar Alun-alun Singaparna belum final. Kendaraan para pengunjung yang terparkir sembarangan kerap semrawut dan berimbas juga pada arus lalu lintas.
Pada waktu-waktu tertentu arus lalu lintas seputar Alun-alun Singaparna suka tersendat. Kemacetan pun terjadi. Pada akhir pekan antrian kendaraan biasanya cukup panjang.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, melalui Dishubkominfo, tengah mengupayakan penyediaan parkiran resmi. Untuk titiknya di mana dan siapa yang mengelola, masih dalam pematangan, berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Terkait upaya tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Haris Somantri mendorong pemerintah untuk cermat dalam menetapkan lokasi parkiran. Jangan sampai salah memilih tempat.
Baca Juga: Semrawut Sekitar Alun-alun Singaparna, Titik Parkir Akan Ditertibkan
“Untuk itu kami meminta agar pemerintah mengajak semua elemen masyarakat sekitar Alun-alun Singaparna untuk terlibat dan kerja sama. Supaya pengaturan dan pengelolaan lahan parkir ini sinergi,” terang Haris Somantri.
Penentuan lahan parkir, menurut Haris, sangat fital. Karena dengan parkiran yang tepat akan menghindari kemacetan dan jauh dari kesan semrawut. Pengelolaannya juga perlu ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat Singaparna sebagai ikon Kabupaten Tasikmalaya.
“Bagaimana masyarakat mau memiliki ibu kota kabupaten yang semrawut, sementara pemerintah daerahnya tidak mengajak atau bersama dalam menjaga dan mengelola serta menata taman Alun-alun Singaparna sebagai aset daerah?” lanjut Haris.
Selain ditujukan kepada pihak pemerintah, Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga mengarahkan dorongannya kepada LSM, Ormas, dan tokoh masyarakat sekitar Alun-alun Singaparna. Menurutnya, kesadaran dari semua pihak sama pentingnya untuk mewujudkan Alun-alun Singaparna tetap rapi dan tata ruang ibu kotanya lebih tertib dan nyaman.
“Kita kan belum punya ibu kota kabupaten yang representatif, makanya mari wujudkan bersama-sama. Pemerintah juga jangan hanya hadir untuk mengawasi dan menarik retribusi untuk meningkatkan PAD. Lebih penting dari itu justru untuk mengatur mewujudkan ibukota kabupaten tertata baik, aman dan nyaman,” Haris menandaskan.
Support KAPOL with subscribe, like, share, and comment
Youtube : https://www.youtube.com/c/kapoltv
Portal Web : https://kapol.tv/
Portal Berita : https://kapol.id/
Facebook : https://www.facebook.com/kabar.pol
Twiter : https://twitter.com/kapoltv
