Kabupaten Tasik Alami Peningkatan Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Terpuruk

KAPOL.ID — Kabupaten Tasikmalaya menghadapi persoalan serius. Angka kemiskinan meningkat dalam empat tahun terakhir. Sementara laju pertumbuhan ekonomi mengalami keterpurukan.

Kenyataan tersebut terungkap dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2024. Sampai-sampai anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian menilainya sebagai hal yang memprihatinkan.

Menurut Dani, peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 67.110 jiwa. Persisnya, pada 2019 data kemiskinan sebanyak 311.848 jiwa; sementara pada 2023 menjadi 378.958.

“Angka-angka tersebut tidak bisa dibantah dan membutuhkan upaya serius dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menekannya. Ini harus segera, karena kalau tidak, bisa semakin parah,” ujar Dani Fardian, Kamis (29/8/2024).

Pria yang menjabat Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya ini juga mengatakan bahwa pembiaran atas peningkatan angka kemiskinan merupakan pengkhianatan atas mandat masyarakat. Karena esensi dari sebuah pemerintahan adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Peningkatan angka kemiskinan tersebut juga berbanding lurus dengan terpuruknya laju pertumbuhan ekonomi. Untuk Kabupaten Tasikmalaya, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai angka 4,69.

“Padahal kalau melihat target yang tertuang dalam RPJMD, pertumbuhan ekonomi itu antara 5 sampai 6 persen. Bahkan untuk di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya ini berada dalam urutan ketiga terbawah, setelah Banjar sebesar 4.63 persen dan Subang sebesar 4.64 persen,” lanjut Dani Fardian.

Adapun penyebabnya, menurut anggota Komisi II tersebut, bisa terdiri dari berbagai hal. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata.

Misalnya di daerah pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi jalannya masih sangat parah sehingga menghambat proses distribusi hasil pertanian. Padahal Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah agraris.

Belum lagi infrastruktur kawasan wisata. Karena jauh dari kata menarik, sehingga minim pengunjung. Warga lokal jadi tidak terangkat peluang usahanya dan keterserapan tenaga kerja juga rendah. Begitu juga pengelolaan aset yang cenderung menuntut banyak outcome ketimbang melahirkan income.

“Makanya, untuk solusinya ya harus banyak berbenah. Saya sadar kalau ini beban berat, mengingat PAD sangat rendah. Tapi kan bisa diupayakan dengan melakukan kolaborasi dengan Pemprov dan Pusat, bahkan dengan investor. Sejauh ini kan upaya ini yang belum maksimal,” tandas Dani Fardian.