KAPOL.ID –
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) akan meminta penutupan akses terhadap akun penyebar hoaks.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan, akan mengidentifikasi akun penyebar konten tersebut.
Jika akun terdebut identifikasi memang suka dan sengaja menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, maka pemerintah akan meminta platform media sosial untuk memblokirnya.
“Kebijakan tersebut juga berlaku bagi buzzer dan influencer,” katanya di Jakarta pada pernyataan tertulis yang diterima KAPOL.ID, Selasa (31/10/2023).
Menurutnya, ajakan boikot produk tertentu memang kerap muncul saat konflik di Palestina-Israel sedang memanas. Ajakan boikot akan mereda saat eskalasi konflik menurun.
Usman mengatakan, pemerintah saat ini memiliki tiga mekanisme pemantauan. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut automatic identification system (AIS).
Kedua, patroli siber. Ada tim yang bekerja selama 24 jam memantau media sosial secara bergantian. Ketiga, adalah laporan masyarakat.
“Jadi dengan tiga mekanisme itu kami akan identifikasi dan pelajari. Kalau memang fix hoaks atau ujaran kebencian kami maka kami akan minta platform untuk men-take down,” katanya.
Seperti diketahui, gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) semakin meningkat di beberapa negara untuk berhenti menjual produk asal Israel.
Padahal, beberapa produk yang lahir dan besar di Indonesia seperti Aqua, susu SGM, susu Dancow, es krim Walls atau susu Ovaltine.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) KH Marzuki Mustamar mengungkapkan, masyarakat Indonesia masih membutuhkan produk-produk asing.
Boikot yang dilakukan terhadap Aqua ataupun produk lainnya juga akan berdampak pada kesejahteraan pegawai pabrik yang mayoritas juga masyarakat muslim.
“Jadi saya mohon jangan menuruti emosi, karena nanti Indonesia yang merugi,” katanya.***
