KAPOL.ID – Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Rabu (27/09/2023) mengunjungi Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Erwin Djatniko.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesiapan Kodam III Siliwangi dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 di wilayah Jabar dan Banten, baik kesiapan personil, materiil, gelar dan dukungan.
Pangdam menyambut baik dan berterima kasih kepada Tim dari Komisi I DPR RI yang sudah mengagendakan kunjungan kerja ke Kodam III/Slw.
“Kunjungan kerja Komisi I DPR RI, untuk melihat secara riil kesiapan Kodam III/Siliwangi dalam mendukung tugas pengamanan pada seluruh tahapan Pemilu serentak Tahun 2024,” ucap Pangdam.
Pangdam menyampaikan bahwa Kodam III/Slw telah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Polda serta seluruh Stakeholder dan tokoh-tokoh yang ada di Provinsi Jabar dan Banten.
“Kami telah melakukan kumpul tokoh di Makodam III/Slw baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda dan ormas dengan tujuan agar kita bisa berkolaborasi dengan baik sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 dalam berjalan dengan aman dan penuh kedamaian,” jelas Pangdam.
Pada kesempatan itu Asisten Operasi Kasdam III/Slw Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, S.I.P., memaparkan tentang konsep kesiapan Kodam III/Slw dalam mendukung pengamanan pemilu tahun 2024 di wilayah Jabar dan Banten.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terkait hal-hal teknis kesiapan Kodam III/Slw dalam mendukung tugas pengamanan Pemilu 2024 serta berbagai kendala yang dihadapi berdasarkan tugas pengamanan yang telah dilaksanakan pada pemilu sebelumnya.
Sementara itu Wakil Komisi I menyampaikan hari ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kodam III/Slw dalam rangka melihat seberapa jauh kesiapan Kodam III/Slw dalam rangka perencanaan persiapan pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024.
“Kami mendapatkan paparan Pangdam bahwa Kodam III/Slw sudah siap mengamankan Pemilu 2024 dengan harapan seluruh masyarakat dan seluruh peserta pemilu bisa membantu menjaga kondusifitas pengamanan menjadi tanggung jawab bersama,” tutur Wakil Ketua Komisi 1. ***
