Koruptor Dana Hibah 2018 Ditetapkan, Siapa Saja?

  • Bagikan
Kejaksaan negeri Kabupaten Tasikmalaya menetapkan sembilan orang sebagai tersangka korupsi dana hibah APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018.

KAPOL.ID–Kasus korupsi dana hubah APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018 memasuki tahapan baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya sudah menetapkan tersangka, Jumat (6/8/2021). Sembilan orang sekaligus.

Kasus tersebut tergolong besar. Pemotongan dana hibah dilakukan terhadap 26 lembaga. Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5.280.045.000 (lebih dari 5 miliar).

“Sembilan orang tersangka ini berinisial UM (47), WAN (46), EY (52), HAJ (49), AAF (49), FG (35), AL (31), BR (41), dan PP (32),” terang Kepala Kejari Kabupaten Tasikmalaya, M. Syarif, dalam siaran persnya.

Profesi para tersangka sendiri beragam. Kata Syarif, antara lain pengurus partai sekaligus wiraswasta: UM, AAF, FG, dan BR; pimpinan pondok pesantren sekaligus wiraswasta: WAN dan EY; wiraswasta: HAJ; serta honorer: AL dan PP.

Syarif juga menerangkan bahwa dugaan korupsi terhadap dana hubah APBD tahun anggaran 2018 mencuat berdasarkan temuan BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat. Di mana banyak lembaga penerima hibah tidak menyerahkan laporan hingga akhir tahun anggaran.

“Kemudian BPK menemukan ada pemotongan dana hibah yang dilakukan oleh pihak tertentu, kepada 26 lembaga, dengan nilai pemotongan sebesar Rp 2.655.500.000. Ini menjadi temuan BPK awal,” lanjutnya.

Atas temuan awal itu Kejari turun tangan untuk mengambil alih penanganannya. Karena perkara pidana tidak bisa ditindaklanjuti oleh inspektorat selaku APIP, melainkan menjadi wewenang aparat penegak hukum (APH).

“Pada tahap penyidikan, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 167 orang saksi dan menyita 254 barang bukti. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan fakta adanya pemotongan dana hibah terhadap 79 lembaga,” tambahnya.

Nominal potongan dana hibah tersebut bervariasi, antara Rp 5 juta sampai Rp 190 juta. Total sebesar Rp 5.925.300.000. Sebesar Rp 645.255.000 di antaranya sudah dikembalikan ke KAS daerah. Sisanya masih menjadi kerugian negara.

  • Bagikan