KAPOL.ID – Halaman Gedung Sate kembali “memanas”. Selasa (20/1/2026), ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jawa Barat bersama LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (PEMUDA) merapatkan barisan. Mereka datang membawa rapor merah untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Orasi demi orasi memecah kebisingan Kota Bandung. Intinya satu: Jawa Barat sedang tidak baik-baik saja. Pembangunan infrastruktur yang digembar-gemborkan ternyata hanya megah di atas kertas, namun keropos di lapangan.
Anggaran Melangit, Kualitas Membumi
Ketua aksi dalam orasinya menyoroti anomali yang terjadi pada Tahun Anggaran 2025. Alih-alih mendapatkan jalan mulus atau jembatan kokoh pasca kenaikan anggaran infrastruktur yang signifikan, masyarakat justru disuguhi proyek “seumur jagung” yang cepat rusak.
“Masalahnya bukan soal uangnya tidak ada, tapi tata kelolanya yang amburadul! Anggaran naik drastis, tapi kualitas pekerjaan di lapangan jauh dari spesifikasi teknis. Ini bukti pengawasan dan pengendalian mutu hanya formalitas belaka,” teriak salah satu orator di atas mobil komando.
Mereka menilai, proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemprov Jabar sudah menjadi sarang “kongkalikong” antara oknum pejabat dan pengusaha nakal. Budaya kerja administratif yang hanya mengejar serapan anggaran tanpa mempedulikan output fisik disinyalir telah merugikan keuangan daerah secara masif.
“Impor” Pejabat dan Defisit Rp 600 Miliar.
Massa juga menyoroti tajam kebijakan mutasi dan promosi jabatan yang mereka nilai mengabaikan sistem merit (berbasis kinerja). Mereka mempersoalkan pergeseran pejabat dari tingkat Kabupaten (Purwakarta) ke tingkat Provinsi yang gagal membawa angin perubahan, dan justru melanggengkan pola lama yang bermasalah.
Dampaknya terasa nyata. Angka defisit APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 menembus Rp600 miliar, mengonfirmasi kabar adanya “kebocoran” anggaran yang masif.
“Defisit ini indikator nyata kegagalan pengelolaan keuangan. Pemerintah menyengsarakan rakyat dua kali: mereka menguras uang rakyat sekaligus menyajikan hasil pembangunan yang jauh dari standar kualitas.,” tegas pernyataan sikap aliansi tersebut.
Tiga Tuntutan Baja
Dalam aksi kontrol sosial ini, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jabar serta LSM PEMUDA melayangkan tiga tuntutan keras:
- Evaluasi Total: Massa mendesak transparansi penuh dokumen proyek infrastruktur agar publik dapat mengaksesnya tanpa ada informasi yang disembunyikan.
- Audit Investigatif: Meminta audit teknis independen terhadap proyek-proyek bermasalah dan menelusuri biang keladi defisit anggaran Rp 600 miliar.
- Pembersihan Birokrasi: Copot pejabat yang gagal dan hentikan praktik mutasi jabatan yang tidak berbasis integritas dan kompetensi.
Massa menjuluki aksi ini sebagai “Peringatan Keras” bagi pemangku kebijakan di Gedung Sate. Rakyat Jawa Barat menolak pembodohan melalui angka anggaran besar yang hanya menghasilkan infrastruktur rongsok dan membahayakan keselamatan warga.
Hingga saat ini, belum ada satu pun perwakilan Pemprov Jawa Barat yang memberikan keterangan resmi untuk menanggapi tuntutan massa tersebut.***
