KAPOL.ID — Ketua Umum LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (PEMUDA), Koswara Hanafi mengatakan pada Kamis (5/9/2024) pihaknya mendatangi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kedatangannya, kata dia, menyampaikan protes terkait proyek Pembuatan Gedung Pusat Kebugaran di DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 yang menelan dana sebesar 5,7 miliar.
Dikatakan, Kedatangan LSM Pemuda diterima oleh Dodi Sukmayana selaku Kabag Umum di ruangan Komisi V Bidang Kesejahtraan Rakyat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Pada saat udiensi, Koswara Hanafi menyebutkan jika proyek tersebut dinilia tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.
Bahkan menurut Koswara, dalam proses tender pun diduga PPK tendensi atau ada keberpihakan terhadap salah satu perusahaan penyedia jasa.
Audiensi tersebut tampak sempat memanas, kata dia, karena dari pihaknya merasa tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dodi Sukmayana.
“Ya, kami kemarin protes terkait permasalahan tersebut,” ucap Koswara, Jumat (6/9/2024).
Dan, kata Koswara, salah seorang anggota LSM Pemuda yakni Andri Berik menyebutkan, jika Dodi Sukmayana tidak mengerti tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Dodi, diduga memiliki kepentingan dalam proyek tersebut,” ujar Koswara mengutip pernyataan Andri.
Bahkan, kata dia, dalam audiensi pun terlontar pernyataan keras dari pihak LSM Pemuda yang mengatakan Dodi Sukmayana selaku Kabag Umum tidak memiliki etika dan moral.
“Ucapan tersebut, dipicu karena pada saat perwakilan dari LSM Pemuda menerangkan duduk permasalahan, namun Dodi Sukmayana malah sibuk menelpon,” kata dia.
“Jelas sekali terkesan tidak serius menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh LSM Pemuda,” ujarnya.
Koswara Hanafi menjelaskan, bahwa proyek pembuatan Gedung Pusat Kebugaran di DPRD Provinsi Jawa Barat dianggap tidak tepat untuk dilaksanakan dalam kondisi negara yang sedang tidak baik baik saja.
“RAPBD Pemprov Jabar sampai dengan tahun 2024 masih devisit anggaran sebesar 1,2 Triliun,” ujar dia.
“Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat 7,56 persen dan menempati peringkat 2 pendnduk miskin terbanyak di Indonesia,” kata Koswara.
Sehingga, ujar Koswara, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar dengan menggelontorkan uang 5,7 miliar untuk membangun Gedung Pusat Kebugaran di DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut, dinilai kebijakan yang tolol.
“Jelas tolol, karena telah mencederai nilai-nilai keadilan,” ujar Koswara.
Koswara Hanafi juga menegaskan jika dirinya akan mengajak masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran. Jika, kata Koswara, proyek tersebut tidak di batalkan. ***
