GARUT, (KAPOL) – Aksi mahasiswa mesti diwaspadai dari upaya pendomplengan. Ditenggarai ada kalangan yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Celah itu sudah diantisipasi elemen mahasiswa lintas kampus yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Garut (AMPG) menyikapi aksi damai, Rabu (25/9/2019).
“Mahasiswa harus menyatukan suara, satu tujuan dan harus satu rasa. Hak untuk semua orang untuk turun ke jalan asalkan harus jelas apa yang sedang kita bela bukan hanya tumpang teriak dan panas-panasan,” kata Aryo dari AMPG.
Aksi ini, kata dia harus murni tanpa ditumpangi kepentingan pribadi dan golongan. Fokus permasalahan ini di titik yang akan dibela, jangan sampai ini beres dan yang lain tidak.
Fokus pada tuntutan agar DPR RI mencabut draft RUU KUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan.
“Menuntut kepada Presiden mencabut izin korporasi pembakaran hutan. Mengutuk keras segala bentuk tindak pidana korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Menuntut DPRD kabupaten Garut menandatangani nota kesepahaman,” katanya menambahkan.
Titik kumpul aksi dipusatkan di bundaran Simpang Lima Garut. Tempat bergabung mahasiwa dari Universitas Garut (Fisip, Faperta, Fikom), STAIM, STAIDA, IPI, STAIPI, STTG, dan SKHG).
Penanggungjawab lapangan, Wildan Muhammad Ramdan, memimpin mahasiswa bergerak ke depan kantor Bupati Garut sekira pukul 10.00. Selanjutnya menuju Gedung DPRD Kabupaten Garut.
