Massa Aksi Tolak Dialog Tanpa Kadis Kesehatan

KAPOL.ID — Aksi unjuk rasa terjadi di kantor Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP) Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (5/1/2022). Meski sempat ada ajakan dialog di dalam kantor, namun massa tolak karena ternyata Kepala DKPP tidak ada di kantor.

Adapun tuntutan yang massa aksi kemukakan terdiri dari dua persoalan. Pertama terkait dugaan tindakan pidana korupsi di lingkungan DKPP atas pengadaan alat kesehatan. Tepatnya pengadaan USG 2D digital. Kedua terkait pengembalian hak masyarakat berupa Jamkesmas atau Jamkesda.

“Terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan sebetulnya kami sudah melaporkannya ke Polres Tasikmalaya. Bahkan hari ini Unit Tipikor Satreskrim Polres Tasikmalaya sudah menanganinya, dalam tahap meminta keterangan saksi-saksi,” terang Koordinator Aksi, Rian.

Desakan tersebut Rian tegaskan merupakan bentuk kepedulian terhadap DKPP. Dengan demikian DKPP dapat melakukan klarifikasi dan membersihkan lembaga dari segala dugaan adanya mafia alat kesehatan.

Namun harapan massa aksi untuk mendapatkan jawaban atas tuntutannya tersebut tidak terkabul. Karena kalaupun terjadi dialog, pernyataannya pasti bukan dari pucuk pimpinan DKPP.

“Tadi juga kami diminta ke dalam untuk berdialog bersama, tetapi kami tolak. Kami inginnya ada pernyataan langsung dari Kadis Kesehatan. Biar jelas dan terang benderang,” lanjut Rian.

Sementara terkait tuntutan yang kedua, kata Rian, itu terkait nasib masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang akan terimbas pemberhentian Jamkesmas. Karena belakangan ini ada penolakan pihak RSUD SMC untuk pelayanan Jamkesmas. Dasarnya berupa surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

“Kami sudah konfirmasi langsung ke rumah sakit, ternyata benar ada pemberhentian Jamkesmas untuk sementara. Katanya karena ada kekurangan pembayaran biaya kesehatan dari pemerintah daerah ke Rumah Sakit SMC,” tambah Rian.

Adapun besaran utang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ke RSUD SMC, seperti yang Rian terima, antara Rp 15 sampai Rp 20 miliar. Angka tersebut berupa pelayanan untuk program Jamkesmas.

“Kalau pemerintah tidak mengembalikan Jamkesmas maka dampaknya kepada masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Tasikmalaya. Pendampingan dan biaya kesehatannya akan terganggu, siapa yang akan menjamin coba? Dampaknya bisa sampai ribuan orang yang tidak mampu, termasuk bagaimana nasib pasien yang tidak mampu yang ada di rumah sakit,” pungkas Rian.