KAPOL.ID–Mengecewakan, begitulah kesan para aktivis kepemudaan dan mahasiswa atas langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya menangani pandemi Covid-19.
Para aktivis yang terdiri atas KNPI, GP Ansor, Pemuda Persis, Hima Persis, HMI, PMII, IMM, dan BEM STIE Suryalaya itu berkumpul di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya; Senin (20/4/2020).
Berkumpulnya aktivis lintasorganisasi se-Kabupaten Tasikmalaya berlangsung atas inisiasi KNPI. KNPI meminta Ketua DPRD, Asep Sopari Al-Ayubi, untuk memfasilitasi. Permintaan pun dipenuhi.
“Bukan hanya lamban, tetapi targetan pemerintah juga tidak jelas dalam menangani Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Nana.
KNPI kemudian mendorong supaya pemerintah melakukan rapid test besar-besaran sesuai klaster. Terutama terhadap mereka yang mobilitasnya ke daerah-daerah berzona merah. Pendataan pun harus masif dan akurat.
Ketidakmunculan Bupati Tasikmalaya juga menjadi sorotan KNPI. Pasalnya, selama ini, pandemi Covid-19 seakan-akan hanya urusan Gugus Tugas Covid-19. Informasi hanya keluar dari Jubir.
“Bupati juga, sebagai Kepala Daerah, seharusnya muncul ke muka publik. Masa sekelas gubernur saja berdiri di depan, sementara Bupati Tasikmalaya sama sekali tidak terlihat aksinya. Bupati jangan takut dibilang hayang kapuji atau apalah. Ini darurat,” tegas Nana.
Aktivis PMII pun mendesak agar Pemkab Tasikmalaya lebih terlihat aksinya. Jangan mentang-mentang masih nol kasus positif Covid-19.
“Masa harus menunggu dulu ada warga yang positif lalu kemudian bergerak. Rantai penyebaran pandemi Covid-19 ini harus dari sekarang. Kalau perlu pertimbangkan juga untuk menerapkan pangkah PSBB,” katanya.
Pun demikian dengan Pemuda Persis. Mereka bahkan belum pernah membaca regulasi yang jelas dari Pemkab Tasikmalaya terkait penanggulangan Covid-19. Updating data saja masih kedororan.
“Kami mendata, di dua kecamatan saja jumlah pemudik dari daerah zona merah hampir mencapai 1000 orang. Ini jelas jadi kekhawatiran kami,” katanya.
Pemuda Persia lebih jauh mengaku kalau pihaknya bahkan sudah memikirkan kemungkinan terburuk bukan hanya masa penanggulangan, melainkan juga pascapandemi Covid-19. Termasuk pada sektor ketahanan pangan.
Atas berbagai pandangan dari aktivis itu, Asep Sopari sekaku Ketua DPRD merasa gembira dan optimis. Pasalnya masih banyak masyarakat yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu peran serta kita juga. Upaya-upaya dari DPRD dan pemerintah sudah dilakukan. Kita perlu kolaborasi dengan pihak di luar pemerintah juga. Karena kadang pandangan dari luar justru lebih tajam,” ujar Asep.
Besar harapan Asep pada langkah berikutnya terbentuk relawan gugus tugas penanganan Covid-19. Relawan ini bisa didukung oleh fasilitas dari pemerintah.
—- Support KAPOL with subscribe, like, share, and comment —-
Youtube : https://www.youtube.com/c/kapoltv
Portal Web: https://kapol.tv
Twiter : https://twitter.com/kapoltv
Facebook : https://www.facebook.com/kabar.pol
Instagram : https://www.instagram.com/kapol_id
Portal Inside : https://kapol.id/
