KAPOL.ID – Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, sebelum memasuki masa pemilu, kedatangan anggota Polisi ke kantor-kantor partai politik tidak pernah dipermasalahkan.
“Ini memang terjadi kepekaan Politik saja pas mendekati pemilu. Memang anggota itu sudah biasa ke sana, cuma karena ini kepekaan pemilu sehingga timbul seperti itu,” ujar Ibrahim Tompo, Sabtu (25/11/2023).
Jadi, kunjungan anggota Polisi ke kantor PDIP Jabar, dua hari lalu, merupakan kegiatan rutin.
“Tujuannya untuk melakukan pemantauan Kamtibmas saja. Dalam kondisi rutin tanpa pemilu, anggota Intel itu sudah biasa mendatangi partai-partai juga,” katanya.
Biasanya, kata dia, kunjungan ke kantor partai politik itu dilakukan sebagai koordinasi jika ada kegiatan yang membutuhkan pengamanan.
Kegiatan kunjungan anggota Polri pada seluruh partai adalah merupakan langkah tekhnis dalam Harkamtibmas.
Beberapa partai yang telah dikunjungi dalam pemeliharaan harkamtibmas adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Perindo, PPP serta Partai Umat.
Adapun, partai yang dikunjungi sejak tanggal 16 Juni 2023 adalah Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerinda, serta PKS.
“Tujuan kunjungan tersebut sudah biasa dilakukan sebelum Pemilu, guna melakukan pemantauan sebagai bagian dari tugas untuk menjaga Kamtibmas.” katanya.
Di masa pemilu ini, kata dia, beberapa anggota juga ada yang ditugaskan menjaga kantor KPU dan Bawaslu.
“Sedangkan kantor parpol sifatnya hanya pemantauan saja. Kalau KPU dan Bawaslu dijaga, kalau kantor parpol itu hanya dipantau saja,” kata doa.
Karena bagaimana pun segala yang terkait pemilu dan masalah kegiatan dan orang, itu bagian dari operasi Mantap Brata.
“Konsenya hanya untuk kepentingan pengamanan, dalam kondisi itu kita juga berlaku adil, tidak hanya satu partai saja dan anggota berlaku netral,” ucapnya.
“Kita mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan hal tersebut. Karena pada prinsipnya anggota Polri dalam melakukan tugas untuk kepentingan harkamtibmas.” ujar Ibrahim.
“Pada prinsipnya Polisi harus netral, aturannya sudah jelas dan sanksi hukumannya juga sudah jelas terhadap Polisi yang tidak netral,” ujarnya. ***
