KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakatnya.
Salah satu fokus utamanya yakni mendorong penguatan pendidikan vokasi untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja internasional.
Langkah strategis tersebut menjadi materi krusial saat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, Kota Bandung memiliki modal besar dalam penyiapan calon pekerja migran terampil. Keberadaan kampus perguruan tinggi, politeknik, hingga sekolah vokasi dan lembaga pelatihan kerja di “Kota Kembang” menjadi kekuatan utama.
”Potensi besar ini harus kita maksimalkan untuk membuka kran peluang kerja yang lebih luas. Kita ingin menyiapkan tenaga kerja asal Bandung yang tidak hanya terampil, tapi juga benar-benar mampu memenuhi standar industri di luar negeri,” ujar Farhan.
Tak hanya lulusan pendidikan formal, Farhan juga menyoroti pentingnya merangkul warga dari keluarga berpendapatan rendah agar mendapat akses pelatihan yang sama.
Menurutnya, keberpihakan ini menjadi kunci untuk mendongkrak kesejahteraan warga sekaligus menurunkan tingkat pengangguran secara nyata di Kota Bandung.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani mengungkapkan, peluang kerja bagi SDM terampil Indonesia di mancanegara masih terbuka sangat lebar.
Sejumlah sektor yang mendominasi permintaan di antaranya tenaga pengelas (welder), perawat lansia (caregiver), manufaktur, hingga sektor perhotelan (hospitality).
”Negara tujuan penempatan yang siap menampung antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, serta beberapa negara di kawasan Eropa,” terang Christina.
Untuk menangkap peluang tersebut, kata Christina, pemerintah pusat terus memacu peningkatan kompetensi calon pekerja migran lewat pelatihan bahasa, penguatan keterampilan teknis, hingga kepemilikan sertifikasi resmi.
Selain masalah keahlian, aspek legalitas dan perlindungan hukum bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga menjadi sorotan mendalam dalam pertemuan tersebut.
Penempatan PMI wajib melalui prosedur resmi (prosedural) agar hak-hak pekerja terjamin dan mereka mendapatkan perlindungan penuh jika menghadapi persoalan di negara tujuan.
Pertemuan tersebut juga membedah upaya pengawasan ketat terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang kerap menawarkan penempatan ke luar negeri, hingga solusi atas kendala persyaratan jaminan sosial yang dirasakan calon peserta pelatihan.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung bersama dinas terkait dan tim BP3MI Jawa Barat akan segera berkoordinasi untuk menyelaraskan rancangan Nota Kesepahaman (MoU). Sinergi ini diharapkan mampu memperluas akses warga Kota Bandung menuju pasar kerja global yang aman dan sejahtera. ***
