KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyiapkan alokasi anggaran mencapai Rp 56 miliar untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Public Service Obligation (PSO).
Meski demikian, pencairan dana tersebut masih ditahan lantaran menunggu kesepakatan resmi dari lima daerah tetangga terkait porsi dan mekanisme kontribusinya.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, anggaran PSO sejatinya sudah dialokasikan. Hanya saja, Pemkot memilih menahan pembayarannya sampai ada kejelasan rincian tagihan dari pengelola BRT serta kesepakatan bersama antar-pemerintah daerah kawasan Bandung Raya.
“Kalau kita sudah menganggarkan, tapi masih ditahan. Karena ingin tahu kesepakatan bersama dulu, hitungannya seperti apa,” tegas Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (24/8/2026).
Farhan membeberkan, operasional yang dikategorikan bagian dari layanan BRT sejatinya sudah berjalan sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026 mendatang melalui armada Metro Jabar Trans (MJT) beserta feeder-nya.
Tagihan PSO diproyeksikan mulai terbit pada rentang 1 hingga 5 September 2026. Sebelum tagihan resmi meluncur, Pemkot Bandung bakal duduk bersama DPRD serta pemda terkait untuk merekonsiliasi angka agar rasional dan disepakati bersama.
Adapun jajaran pemda yang terlibat dalam konsorsium pembiayaan PSO ini mencakup Pemprov Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, hingga Kabupaten Sumedang.
“Kita punya waktu sekitar 10 hari ini untuk memastikan bahwa semua tagihannya nanti, rekonsiliasi angkanya, masuk akal dan diterima oleh semuanya,” jelasnya.
Subsidi PSO ini nantinya akan menyokong biaya operasional vital, mulai dari gaji pengemudi, BBM, pemeliharaan armada, hingga biaya pengadaan. Dari total kebutuhan PSO BRT yang menembus Rp 200 miliar per tahun, Kota Bandung menanggung porsi terbesar.
“Kalau terbesar sih pasti di kita. Dari Rp 200 miliar setahun itu, kita kebagian sekitar hampir 25 persen. Kisaran anggarannya Rp 49 miliar sampai Rp 56 miliar, tapi itu baru di kantongan, belum nilai final,” tutur Farhan.
Di luar persoalan angka, Farhan menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan dampak pengerjaan proyek BRT di lapangan. Mulai dari rekayasa pengalihan lahan parkir hingga penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak pembangunan harus dituntaskan agar ekspektasi publik terhadap kehadiran BRT tetap realistis. (JM)
