KAPOL.ID – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, secara resmi meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Peluncuran program berskala nasional yang dirangkaikan dengan uji kompetensi bagi para anggota satuan pengamanan (Satpam) tersebut dihadiri jajaran menteri kabinet hingga pejabat daerah, di antaranya Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, hadirnya institusi Polri melalui program Poliran bukanlah untuk mengambil alih ranah kerja kementerian maupun pemerintah daerah. Langkah ini diambil murni sebagai wujud komitmen kepolisian dalam memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi antar-lembaga demi memperluas akses penyerapan tenaga kerja.
”Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa negara hadir bagi masyarakat sekaligus memberi harapan baru bagi ribuan pencari kerja yang berkumpul hari ini,” kata Suyudi dalam sambutannya di Monju Bandung.
Menurut jenderal bintang empat tersebut, penyediaan lapangan kerja memiliki korelasi dan dampak langsung terhadap kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kehidupan keluarga yang sejahtera, sambungnya, merupakan fondasi utama terwujudnya kamtibmas yang kokoh.
”Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan gelaran ini, mulai dari jajaran Baharkam Polri, Polda Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pelaku dunia usaha, hingga Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUPI).
Ia pun berpesan khusus kepada seluruh jajaran Polri agar pengawalan terhadap program Poliran tidak berhenti sebatas seremonial belaka. Pengawasan dan pendampingan harus terus dilakukan hingga para pencari kerja benar-benar tersalurkan ke berbagai sektor dunia usaha dan industri. (JM)
