Pilkada Kab. Bandung, Yena Iskandar : Hasil Survei Pertama Menggembirakan

KAB. BANDUNG, (KAPOL).- Bakal Calon Bupati Bandung Hj. Yena Iskandar Masoem menyatakan, internal partai politik PDI Perjuangan sudah melaksanakan tahap pertama survei terkait tiga bakal calon bupati Bandung yang mendaftarkan diri ke partai tersebut dalam menghadapi Pilkada Bandung 2020 mendatang.

Selain Yena, ada DR. Harjoko Sangganagara (Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung) dan Ahmad Dimyathi Atmawijaya (Pengurus Banteng Muda Indonesia Kabupaten Bandung).

“Internal partai (PDI Perjuangan) sudah melaksanakan survei pertama. Gambaran dari hasil survei pertama sudah bisa dilihat. Alhamdulillah, saya sebagai orang baru yang baru dua bulan terjun ke dunia politik, hasil survei tersebut sangat menggembirakan,” kata Yena kepada wartawan di sela-sela penutupan kegiatan Multi Event in Science, Sport and Art (MESSA) Al Ma’soem ke 25 tahun 2019 di Dome Al Masoem, Jalan Raya Cipacing Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Sabtu (30/11/2019).

Menurut Yena, survei kedua akan dilaksanakan pada Desember 2019. Untuk meningkatkan kualitas hasil survei yang pertama, pihaknya akan terus blusukan melakukan sosialisasi ke desa-desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung.

“Dengan harapan, bisa meningkatkan popularitas, sehingga elektabilitas saya pun naik,” harap Yena, yang bergerak dibidang kesehatan, apoteker dan pendidikan ini.

Berkoalisi

Ia mengatakan, PDI Perjuangan dengan memiliki 7 kursi di DPRD Kabupaten Bandung belum memenuhi syarat untuk mengusung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung saat mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung. Untuk mengusung pasangan calon tersebut, partai politik minimal harus memiliki 11 kursi di DPRD Kabupaten Bandung.

Sehingga, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung harus berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mendapatkan 11 kursi.

“Harapan saya secara pribadi bisa berkoalisi dengan PKB. Tetapi untuk menentukan koalisi tersebut dikembalikan kepada partai,” katanya.

Ia mengatakan, selama dua bulan blusukan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung, pihaknya mengetahui perlu adanya peningkatan pelayanan publik. “Pelayanan publik itu erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, pelayanan publik yang harus menjadi perhatian pemerintah itu, di antaranya panti jompo, pusat rehabilitas anak dan lainnya.

Hal itu berkaitan dengan kegiatan keseharian Yena pada bidang kesehatan atau apoteker.

“Infrastruktur harus dibangun itu pada bidang kesehatan, pendidikan,” ujarnya.

Yena pun memandang program pemerintah pusat itu sudah bagus, namun dalam pengembangannya di daerah terlihat belum singkron karena pemerintah daerahnya belum harmonis.

“Jadi tidak perlu lagi banyak membuat program. Karena program pemerintah pusat sudah baik,” katanya.

Yena juga turut menyikapi persoalan pelayanan publik dibidang kesehatan, khususnya ketersediaan rumah sakit umum yang masih kurang.

Menurutnya, pelayanan rumah sakit harus diperbaiki dan ditingkatkan, di antaranya penambahan rumah sakit untuk di wilayah selatan Kabupaten Bandung.

“Contohnya RS Al Ihsan, harus menampung masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Akhirnya, tidak tertampung,” katanya.

Isu zonasi

Satu hal lagi, Yena menyikapi isu zonasi pendidikan dalam penerimaan siswa baru di Kabupaten Bandung, khususnya siswa SMPN dan SMAN.

“Terkait isu zonasi yang menjadi permasalahan di Kabupaten Bandung itu, kuotanya harus ditambah. Tetapi sarananya sudah bagus. Termasuk perbandingan satu guru 40 murid sudah cukup bagus. Tetapi yang perlu ada perbaikan itu adalah penambahan kuota penerimaan siswa baru,” katanya.

Kemudian, imbuh Yena, masih minimnya sarana pendidikan untuk SMAN, lebih awal harus ditingkatkan dulu pembangunan infrastruktur jalannya untuk memudahkan transfortasi. Setelah itu ditingkatkan pembangunan sekolahnya di masing-masing kecamatan. (KP-2)***