TUNTUTAN: Tim investigasi, pejabat publik, DPRD dan aparat yang berkepentingan bisa melakukan investigasi yang transparan.
KAPOL.ID — Mahasiswa dari berbagai elemen bersama aktivis perempuan Sumedang-Jatinangor meluapkan kemarahan dalam aksi demonstrasi di depan gerbang DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis (03/09/2026).
Aksi tersebut berkaitan dengan isu yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat dan dikaitkan dengan Wakil Bupati Sumedang.
Dalam aksinya, massa membakar ban bekas di depan gerbang DPRD Kabupaten Sumedang hingga situasi memanas. Gerbang DPRD pun dilaporkan ambruk saat aksi berlangsung.
Massa menyuarakan tuntutan agar proses penanganan terhadap persoalan tersebut dilakukan secara terbuka, transparan dan tanpa adanya intimidasi dari pihak mana pun. Mereka juga meminta DPRD, pejabat publik serta aparat yang berkepentingan melakukan investigasi secara objektif dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban.
Tim Pendamping dan Advokasi Korban, Ismi Rinjani mengatakan tuntutan dalam aksi tersebut pada dasarnya meminta agar proses investigasi dapat dilakukan secara transparan dan tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun.
“Yang kami tuntut adalah agar tim investigasi, pejabat publik, DPRD dan aparat yang berkepentingan bisa melakukan investigasi setransparan mungkin, tanpa intimidasi dari pihak mana pun dan berpihak kepada korban,” ujarnya.
Menurut Ismi, tim pendamping dan advokasi korban selama kurang lebih satu minggu terakhir telah melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan berbagai lembaga untuk menyiapkan pendampingan bagi korban dan keluarganya.
Pihaknya mengaku telah menghubungi sejumlah lembaga, di antaranya Komnas Perempuan, jaringan lembaga bantuan hukum, Forum Penyedia Layanan, lembaga yang bergerak dalam perlindungan perempuan korban kekerasan, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
“Kami sudah berkonsolidasi dengan semuanya dan siap mendampingi korban, baik dalam proses hukum maupun perlindungan terhadap korban, saksi dan keluarga. Kami juga menyiapkan layanan psikologi,” katanya.
Namun demikian, hingga saat ini tim pendamping mengaku belum dapat bertemu langsung dengan keluarga korban. Komunikasi baru dilakukan melalui pesan karena rumah keluarga korban disebut kosong dan sejumlah kanal komunikasi keluarga tertutup.
“Kami sebenarnya sudah menyiapkan semua infrastruktur untuk membantu korban. Apa pun yang dibutuhkan, kami siap,” ungkap Ismi.
Melalui pemberitaan media, Ismi juga menyampaikan pesan kepada keluarga korban bahwa mereka tidak sendirian dan dapat menghubungi tim pendamping melalui nomor kontak yang sebelumnya telah disampaikan.
“Apapun yang kalian putuskan dan apapun langkah yang kalian tempuh sekarang, kami ingin menyampaikan bahwa kalian tidak sendirian. Sampai korban merasa cukup, kami akan terus mengawal, menemani, mendampingi dan menjaga agar keluarga terlindungi dari segala bentuk intimidasi,” tegasnya.
Terkait proses hukum, Ismi menyebut telah ada laporan yang disampaikan ke Polda Jawa Barat dan, menurutnya, keberadaan laporan tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak terkait di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Ia juga menyampaikan bahwa korban telah menjalani pemeriksaan medis atau visum setelah peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi.
Meski demikian, pihak pendamping menilai adanya dugaan intimidasi telah menjadi salah satu persoalan yang dinilai dapat menghambat upaya korban dalam mencari keadilan. Selain itu, mereka juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan perspektif korban.
Dalam aksi tersebut, massa turut mempertanyakan aktivitas Wakil Bupati Sumedang yang tetap berjalan di tengah mencuatnya isu tersebut. Ismi berpendapat, apabila seorang pejabat publik telah dilaporkan terkait dugaan tindak kekerasan, maka proses penanganannya harus dilakukan secara serius dan transparan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kemarahan kami juga muncul karena sampai saat ini kami melihat belum ada kejelasan mengenai langkah dan mekanisme tim investigasi yang disebut sedang bekerja,” katanya.
Menurutnya, apabila memang terdapat tim investigasi, maka langkah utama yang seharusnya dilakukan adalah memastikan perlindungan terhadap korban, saksi dan keluarga korban.
“Yang pertama harus dilakukan adalah melindungi korban. Seluruh infrastruktur lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan perempuan harus dihubungi. Itu yang menurut kami menjadi prioritas,” ujarnya.
Ismi menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kejelasan mengenai perkembangan dan hasil kerja tim investigasi yang disebut tengah menangani persoalan tersebut.
Sementara mengenai kemungkinan adanya aksi lanjutan, Ismi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan diskusi dengan berbagai elemen setelah melihat perkembangan situasi serta eskalasi aksi yang terjadi.
“Itu akan kami diskusikan kembali. Kami akan melihat eskalasi kejadian hari ini dan menentukan langkah selanjutnya,” pungkasnya.
Kabar Terkini
Kabar terbaru, isu ini telah disikapi oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di platform medsosnya.
Tim Investigasi Dedi merencanakan membuat tim investigasi untuk pemeriksaan terhadap dugaan kasus yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang, agar peristiwa tersaji secara objektif bukan berdasarkan opini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, akhirnya buka suara.
Dihubungi awak media lewat sambung telepon Whatsapp, Wabup Sumedang dengan tegas membantah ihwal isu viral yang menyeret namanya dan sekretaris pribadinya yang berinisial RY, hingga nama Anggota DPR RI tersebut.
Menurut Wabup, informasi itu tidak berdasar dan saat ini sedang didalami. “Jujur saya pun kaget, ya bingung makanya ingin meluruskan kesalahpahaman ini,” ucapnya.
Intinya tidak ada apa-apa, itu semua tuduhan-tuduhan tidak berdasar dari pesan berantai sedang kami dalami. “Nanti juga akan ada konfirmasi-konfirmasi dari orang terkait,” kata Fajar. ***
