KAPOL.ID – Masih di awal tahun 2025, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (KaDisdik) Jawa Barat (Jabar), Dr. Deden Saepul Hidayat, M.Pd., memaparkan mengenai program Disdik Jabar di tahun 2025.
Kata Deden program Disdik Jabar di tahun 2025, pada prinsipnya mengacu kepada Perda Nomor 5 tahun 2017. Pokok tugas utamanya yakni peningkatan akses, mutu dan tata kelola.
“Namun dalam prosesnya sekarang sedang masa transisi kepemimpinan Gubernur Jabar terpilih, jadi akan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan beliau (Dedi Mulyadi), berkaitan dengan apa yang harus kami insert di dalam program pendidikan,” kata Deden kepada perwakilan Forum Wartawan Pendidikan Jabar, di Kantor Disdik Jabar, Jalan Radjiman No 6, Kota Bandung, Sabtu (31/1/2025).
“Tapi saya lihat program-programnya luar biasa bagus. Pertama lebih kepada peningkatan akses, dalam hal ini lebih ke bagaimana anak-anak kita lebih disiapkan haknya untuk bersekolah,” imbuhnya.
Lanjutnya penekanan dari Dedi Mulyadi ke tiga akses tadi, khususnya terkait pembangunan unit sekolah baru (USB), serta pembangunan ruang kelas baru (RKB) secara masif.
Dengan harapan ketika RKB tersedia dengan cukup dan memenuhi jumlahnya, maka pelaksanaan PPDB yang sekarang diganti istilahnya menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi lebih ringan atau tidak menimbulkan kegaduhan.
“Walaupun sebenarnya persoalan PPDB itu tidak menyangkut pada RKB, masyarakat yang memang masih negeri minded. Secara umum sebetulnya daya tampung melebihi 108 persen bahkan 125 persen. Persoalannya penyebarannya yang berbeda, seperti di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, daya tampungnya yang masih belum tertampung. Di situlah kami fokus, menyiapkan program meningkatkan akses, agar anak-anak kita semakin banyak yang bersekolah,” kata Plh KaDisdik Jabar.
Hal tersebut kata Deden mengacu pada angka partisipasi kasar lama belajar di Jabar, yang masih diangka 8,7 tahun. Dan diakuinya bahwa itu merupakan tugas berat yang harus ditingkatkan.
Masih berkaitan dengan USB dan RKB yang akan ditingkatkan, pembangunan unit sekolah baru pada tahun 2025 akan dibangun sebanyak 11 sekolah, dua SLB selebihnya SMA dan SMK.
Namun untuk pembangunan RKB, terus dibahas sesuai arahan Sekretaris Daerah Pemprov Jabar, terlebih dari anggaran yang di luar Dana Alokasi Khusus.
Solusi lainnya tetap akan membuka pembelajaran melalui SMATER (SMA Terbuka), sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus akan mengembangkan unit layanan disabilitas.
Ini secara efisien dan efektif bisa dilakukan tanpa menyiapkan anggaran yang lebih besar.
Maka dari itu, kata Deden instrumen akses ini di antaranya melalui SPMB yang harus berjalan secara lancar dan sukses.
“Kami baru menerima draft peraturan PPDB nya hari ini (Sabtu 31 Januari 2025), karena Pak Kabid sedang Rakor di Jakarta,” kata Deden.
Lanjutnya untuk kesuksesan SPMB di Jabar, kata Deden Gubernur Jabar Terpilih, sudah memberikan pemikiran baru agar saat pelaksanaannya tidak menimbulkan kegaduhan, menugaskan Disdik Jabar untuk melakukan asesmen atau pendataan awal.
“Kami akan buatkan melalui sistem pendataan awal, untuk mengetahui minat awal anak-anak ini (siswa SMP kelas IX) di seluruh Jawa Barat ini ke mana (melanjutkan pendidikan). Misalnya contoh di satu kecamatan minatnya sudah penuh (memilih ke salah satu SMA), tapi SMA yang lain nggak ada peminatnya. Nah ini yang akan menjadi evaluasi. Jadi PPDB kita selain mengacu pada regulasi yang ada, juga akan membuat semacam terobosan baru yang diamanatkan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi), berkaitan dengan melakukan analisis dari data yang sebarkan,” kata Deden
Data tersebut kata Deden, sesuai amanat Dedi Mulyadi harus ada sebelum Ramadhan tahun 2025 ini.
Program penting lainnya yakni dalam hal pembentukan karakter siswa, kurikulum, sistem pembelajaran dan lainnya yang akan disampaikan kepada Dedi Mulyadi usai dilantik sebagai Gubernur Jabar. Di antaranya tekait desain pendidikan di Jabar.
Kemudian dari sisi mutu, pada tahun 2025 ini, Disdik Jabar sedang fokus membuat peta jalan pendikakan sampai tahun 2045.
“Siapapun nanti pemimpinnya, kepala dinasnya, kita sudah punya peta jalan sampai tahun 2045. Apa yang akan kita lakukan. Kita bagi ke beberapa periode, di periode ini harus selesai apa, sampai tahun 2045. Manusia ungul Jawa Barat, benar-benar tercapai,” kata Deden.
Sisi mutu lainnya, mendorong agar raport mutu pendidikan semakin meningkat, baik dari sisi literasi, numerasi, dan lainnya yang terus didorong. Imbasnya semakin banyak yang melanjutkan pendidikan maupun bekerja.
“Ini juga untuk menekan angka pengangguran yang disebut paling tinggi dari lulusan SMA maupun SMK,” kata Deden.
Sedangkan dari sisi tata kelola keuangan tetap akan menggelontorkan dana BOPD, BPMU dan sebagainya.
Termasuk adanya pendanaan pendidikan di tahun 2026 yang berpihak untuk keadilan masyarakat.
Intinya kata Deden Dedi Mulyadi berpesan tidak boleh ada anak di Jabar yang tidak sekolah! (rls)***
