KAPOL.ID—Puluhan tahun lamanya, jalan di Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya; belun tersentuh perbaikan. Padahal desa tersebut kaya akan potensi.
Kekayaan potensi Desa Mandalamekar terbukti antara lain dari sejumlah anugerah yang diterima. Antara lain anugerah Desa Wisata, Anugerah Desa IT dan anugerah Desa Agrobisnis. Sayangnya belum disokongan fasilitas memadai.
Karena itu, Kepala Desa Mandalamekar bersama Forum Jatiwaras Bangkit mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (10/2/2022). Mereka menggelar dengar pendapat bersama Komisi III dan Kabid Jalan dan Jembatan pada DPU-TRPP Kabupaten Tasikmalaya.
Kepala Desa Mandalamekar, Alfie Akhmad Sa’dan Hariri mengemukakan bahwa pihaknya berkali-kali mengajukan proposal permohonan perbaikan jalan; tetapi belum sekalipun terkabul.
“Mungkin proposal (perbaikan, Red.) jalan yang kami ajukan itu sudah setumpuk. Setiap ganti Kabid, ganti lagi. Mereka bilang ini salah, kami perbaiki. Ada aplikasi baru, kami juga tempuh,” terang Alfie.
Menyakitkannya lagi, lanjut Alfie, ketika ada anggaran justru pengalokasiannya tidak sesuai lokasi pada proposal pengajuan. Melainkan berpindah ke desa lain. Sehingga kata Alfie, itu menimbulkan pertanyaan.
Harapan Alfie dan masyarakat yang dipimpinnya, perbaikan jalan mestinya berlangsung berurutan sesuai alur jalan tersebut. Seperti di Pasirgintung, mestinya berangkat dari Ciwaraknya.
“Kalau ternyata Ciwarak sudah bagus, lanjut ke Kersagalih; lalu ke Mandalamekar, kemudian ke Mandalahurip dan baru ke Tanjungbarang. Ini malah dilompati dua desa,” lanjutnya.
Panjang jalan rusak di Desa Mandalamekar sendiri, lanjut Alfie, sekitar 3 kilometer. Dulu pernah tersentuh pembangunan, sementara selama 20 tahun terakhir belum pernah ada perbaikan.
Pihak desa dan masyarakat sendiri bukan tanpa berupaya memperbaiki jalan tersebut secara swadaya. Berkali-kali mereka patungan semen, pasir dan bahan bangunan lainnya. Tetapi tetap saja terbatas.
Di sana juga ada ruas jalan yang sama sekali belum tersentuh aspal. Tepatnya di sebagian wilayah Mandalahurip. Bukan soal puluhan tahun lagi, sejak Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Karena itu, warga Mandalamekar merasa percuma pemerintah berwacana soal Desa Wisata dan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Toh akses ke tempat wisata saja susah.
“Makanya mohon sekali, ini harus jadi pertimbangan dari para pengambil kebijakan. Masyarakat itu hanya bisa mengungkapkan dan mencari titik kekuatan yang bisa menekan sehingga kebijakan itu dapat beralih ke tempat yang sesuai dengan seharusnya,” Alfie menandaskan.
