KAPOL.ID – Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat kabupaten menjadi bahasan DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu 27 Mei 2020.
Anggota Komisi I, DPRD Provinsi Jawa Barat, Ridwan Solichin mengatakan,
seharusnya Pemkab Sumedang jangan dulu ikut-ikutan kebijakan pemerintah pusat atau provinsi terkait pelaksanaan “New Normal”.
Pemkab Sumedang harus melakukan evaluasi terlebih dahulu soal pelaksanaan PSBB.
Seperti, bagaimana kinerja SDM, kesiapan posko, tenaga medis dan kondisi masyarakat dalam mematuhi aturan protokoler kesehatan.
“Semua fasilitas kesehatan yang dimiliki, tenaga medis dan kondisi masyarakat harus jadi bahan kajian dulu,” ucapnya.
Setelah dievaluasi pelaksanaan PSBB, maka selanjutnya masuk pembahasan kesiapan “New Normal”.
“Kita harus menjaga daerah kita sendiri, adapun “New Normal” Itu merupakan kehendak pemerintah pusat,” tutur politisi PKS yang akrab disapa Rinso itu.
Jangan sampai demi menyelamatkan ekonomi tapi seolah mengorbankan kesehatan masyarakat Sumedang.
Ia menuturkan, “New Normal” harus mempersiapkan semua kebutuhan yang ada.
Menurutnya, baik Sumber Daya Manusia (SDM), tenaga dan fasilitas Kesehatan serta pemahaman masyarakat.
“Jangan sampai niat kita-ikutan “New Normal” tapi belum siap, malah jadi abnormal,” ujar Rinso. (Iwan Rahmat)***
