KAPOL.ID – Di Jawa Barat, dukungan terhadap kekerasan ekstrim dan organisasi kekerasan ekstrim tidak begitu menonjol.
Namun terhadap organisasi intoleran, nyatanya cukup berimbang antara yang mendukung dan tidak.
Disampaikan Peneliti Senior LSI Rizka Halida dalam diseminasi hasil survei opini publik mengenai sikap publik atas kekerasan ekstrim dan intoleransi dalam kehidupan beragama.
“Persoalan ini patut diwaspadai, karena dapat menjadi ancaman,” ujarnya di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Kamis 8 Juni 2023.
“Secara umum, bukan mayoritas. Tapi ada poin yang perlu kita jadikan perhatian, cukup banyak yang mendukung dalam bentuk pergi berperang ke negara lain untuk membela agama,” kata dia.
Artinya, kata dia, masih sangat potensial untuk dijadikan target yang ingin merekrut orang ke Suriah (misalnya).
“Kemudian dukungan terhadap organisasi yang mengampanyekan intoleransi, sampai saat ini tinggi pengetahuannya tapi dukungan berimbang antara setuju dan tidak setuju. Ada 45 persen yang setuju dan tidak setuju,” ujarnya.
Kendati kata dia, hasil tersebut belum sepenuhnya dapat menjadi tolak ukur. Mengingat 27 kota/kabupaten di Jawa Barat memiliki karakteristik tersendiri, merujuk dari sejarah masa lalu masing-masing kawasan tersebut.
“Temuan ini perlu dilihat perwilayah. Secara umum wilayah tidak setuju dengan kekerasan ekstrim, tapi ada wilayah yang bisa dikaji lebih lanjut. Ada wilayah di masa lalu yang sejarahnya potensial, mendukung kekerasan ekstrim,” ucapnya.
Rizka menambahkan potensi ancaman lain yang harus diwaspadai Jawa Barat dari hasil survei adalah, tingginya kelompok muda yang mendukung adanya regresif gender. Berbeda dengan kelompok usia lain kata dia, yang cenderung lebih netral. Contoh regresif gender kata dia, terkait wajar atau tidak perempuan berpergian sendiri, hingga kepala daerah perempuan.
“Kelompok muda cukup banyak yang mendukung juga persetujuan norma gender yang regresif. Mayoritas masih setuju dan di Jawa Barat cenderung setuju dibanding kelompok usia lain,” imbuhnya.
Menyikapi mendekati tahun politik menuju Pemilu 2024, sejauh ini kata dia di Jawa Barat politik identitas cenderung menurun. Kendati demikian, tetap diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah dan masyarakat, untuk melakukan pencegahan. Sebab tidak tidak menutup kemungkinan seiring mendekati Pemilu, isu politik identitas dapat kembali mencuat.
“Jawa Barat kita lihat data di 2019 politik identitas cenderung naik. Di 2022 angkanya turun. Kita tahu politik belum panas, tapi sangat mungkin bila semakin mendekati 2024 intoleransi bisa meningkat,” ucapnya.
Tapi dengan catatan tidak ada upaya dari pemerintah, maupun masyarakat sendiri untuk membatasi isu politik identitas digunakan memobilisasi orang menjelang Pemilu.
Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 16-29 Mei 2023 lalu, dengan melibatkan 600 responden terbagi dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, Ternyata masih ada yang mendukung kekerasan ekstrim dan organisasinya, meski tidak terlalu signifikan. ***
