Oleh M. Farid, S.IP
Wakil Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya darurat geng motor, terbukti dengan statmen kapolresta yang menyatakan dengan yakin bahwa akan melakukan tindakan tegas yaitu tembak ditempat. Pernyataan tersebut berindikasi bahwa ulah geng motor tidak bisa ditolelir lagi.
Kami sangat sepakat dengan sikap kapolres. Akan tetapi tindakan tembak di tempat ini ketika dalam kondisi ulah geng motor tersebut mengancam dan membahayakan. Dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang/masyarakat. Jika di luar itu saya kira masih bisa dengan upaya-upaya lain yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Ulah geng motor yang membuat resah dan menciptakan rasa ketidakamanan serta ketidaknyamanan masyarakat memang terjadi bukan akhir-akhir ini saja. Kondisi berlarut-larut ini disebabkan karena belum ada solusi kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Yang terkonsep dan menjadi ikhtiar kolektif, dalam arti masih berjalan masing-masing.
Langkah pemerintah hanya bersifat kasuistik yaitu ketika ada kejadian baru berreaksi alias reaksioner. Kita belum melihat langkah preventif/pencegahan yang dilakukan, apalagi dilakukan secara berjamaah/kolektif. Pemkot dan instansi lainnya hanya membebankan kepada pihak kepolisian saja. Sikap pemerintah yang apatis menjadi ruang bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang di luar koridor hukum/main hakim sendiri. Tanpa disadari pemerintah tidak melakukan edukasi bagi masyarakat dalam upaya menangkal geng motor dan sikap itu pun bisa kami nilai sebagai bentuk pembiaran.
Kami berharap pemerintah segera mengambil sikap dengan berkolabirasi dengan instrumen pemerintah lainnya (polres). Serta menginstrukskan kepada OPD dibawahnya (dinas pendidikan, dinas sosial serta dinas pemuda dan olahraga, KESBANGPOL) untuk berkolaborasi membuat solusi yang bersifat langkah-langkah preventif. Apalagi dengan melibatkan organisasi2 keagamaan, organisasi kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan yang ada di Kota Tasikmalaya darimulai tingkat kota sampai dengan tingkat ke-RT-an.
Satgas
Langkah tersebut bisa dilakukan seperti,
1. Untuk level kota dibuat satgas geng motor yang di dalamnya diisi oleh (dinas pendidikan, dinas sosial, dinas pemudan dan olahraga, KESBANGPOL, TNI serta pihak kepolisian). Satgas ini bekerja dengan memberikan sosialisasi ke sekolah yang ada di Kota Tasikmalaya wabilkhusus tingkat SMP dan SMA. Karena tidak dipungkiri pelaku genk motor ini kebanyakan di usia sekolah. Tak perlu sulit sepertinya untuk mengindentifikasinya karena pelaku genk motor ini rata-rata kondisi motornya yaitu berknalpot bising, tidak menggunakan plat nomor serta purutul (aksesoris motor sesuai pabrikan dicopot).
2. Untuk di level bawah (lingkungan) camat, lurah, RW, RT, polsek, koramil, organisasi keagamaan/DKM, organisasi masyarakat serta organisasi pemuda melakukan penyuluhan ke majelis taklim di lingkungan masing-masing kepada para pemuda dan anak usia sekolah di lingkungan. Termasuk dengan mengidentifikasi kendaraan masyarakat yang kondisinya seperti di atas tadi disebutkan. Ditambah lagi dengan kembali membudayakan siskamling/ronda malam.
Kami meyakini ketika hal itu dilakukan akan bisa menutup ruang gerak para berandalan geng motor. Kalau memang solusi di atas tersebut memang tidak baik maka silahkan pemerintah membuat konsep yang lebih baik. ***
