KAPOL.ID–Sejumlah kebijakan Pemerintah Jawa Barat (Jabar) terkait toleransi beragama kontradiktif dengan kultur Sunda. Penilaian tersebut datang dari Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Sobat KBB).
Koordinator Nasional Sobat KBB, Abdurahman Wahid mengemukakan beberapa kebijakan diskriminatif. Antara lain Pergub Jabar tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah dan pelarangan pendirian gereja.
Produk kebijakan pemerintah tersebut juga, di antaranya, menjadi indikator Indonesia Political Opinion (IPO) sehingga merilis hasil surveinya bahwa tingkat toleransi umat beragama di Jawa Barat Sangat rendah. Sobat KBB sendiri mendesak pemerintah mengkaji dan merespon hasil survei tersebut secara baik.
“Letakkan hasil survei tersebut sebagai momentum untuk membenahi produk kebijakan yang ada dalam konteks kebebasan beragama. Cabut produk kebijakan terkait kehidupan beragama di Jawa Barat yang diskriminatif dan mengeklusi kelompok rentan dan minoritas agama kepercayaan,” terang Abdurahman, Selasa (15/3/2022).
Di samping itu, Sobat KBB menekankan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin pendidikan inklusif bagi kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Toh mereka berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya.
