KAPOL.ID – Komitmen dari seluruh segenap anak bangsa terhadap pemberantasan korupsi harus dideklrasikan serentak secara nasional.
Aksi ini harus berulang kali dilakukan sehingga terjadi tindakan pecegahan tindak pidana korupsi.
“Pencegahan tindak pidana korupsi jangan hanya dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi harus dilakukan segenap anak bangsa. Salah satunya dengan aksi deklarasi komitmen yang melibatkan semua elemen dan harus diulang beberapakali, termasuknoleh para relawan pendukung capres,” ujar Aktivis 98 Fidel Dapatigawa saat acara Diskusi Membangun Generasi Antikorupsi untuk Indonesia Emas yang diselengarakan Kaukus Jurnalis untuk Demokrasi, Rabu (31/1).
Sementara Fungsionaris PDIP Abdi Yuhana mengatakan, salah satu bentuk memberantas korupsi yakni bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia jangan selalu memakai sistem demokrasi mayoritas.
Misalnya, lanjut Abdi, pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, kemudian sistem kemenangan pemilihan 50% plus 1 dan lainnya.
“Pelaksanaan demokrasi mayoritas ini menjadikan biaya mahal dalam pertandingan demokrasi. Sehingga yang menjadi cenderung melakukan tindakan korupsi untuk mengembalikan modalnya dalam pemilihan. Maka untuk menghindari tindakan pidana korupsi salah satu faktornya mengurangi sistem demokrasi mayiritas,” ujar Abdi.
Sementara Sosiolog Unpad Giri M Quadrat mengatakan, membangun generasi antikorupsi harus bermula dari penguatan budaya ataupenguatan nilai nilai budaya di masyarakat.
“Di Jepang, China, dan sebagian Eropa, pelaksanaan budaya nya kuat, sehingga negara negara tersebut sangat minim korupsinya. Bahkan di Jepang, ada masyarakat mempunyai rasa malu hingga bunuh diri. Apalagi mereka membuat kotupsi,” tegas Giri.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan menjelaskan soal penindakan kasus korupsi yang harus dilakukan secara maksimal.
” Betul harus ada kesepakatan seluruh elemen masyarakat agar korupsi menjadi musuh bersama atau endemik,” papar Prof Cecep Darmawan.
Ditegaskan, bahwa korupsi menghasilkan kejahatan lainnya.
“Jadi korupsi menghasilkan kejahatan lain,misal korupsi pada bidang ekonomi sosial, dan bidang lainnya. Makanya harus ada gerakan moral dari masyarakat,” jelasnya.
Terkait politik di negara kita, yang mana partai punya peran penting, harus dijadikan corong terdepan dalam anti korupsi.
“Partai yang punya integritas dengan publikasi dana kampanye misalnya, itu partai yang bagus. Tapi apakah sekarang saat ini transparan soal dana kampanye itu, apa rakyat bisa mengakses, nah hemat saya bersihkan dulu partainya, baru gerakan moral,” terangnya.
Terkait pesta demokrasi yang memakan biaya besar, Prof Cecep menilai bisa Zero aja selama komitmen moral itu ada.
“Sekarang memang sulit pilihannya, mana cost politik besar atau tidak dipilih rakyat, mari kita bersama mengagas gerakan moral anti korupsi dari masyarakat dan kalangan milenial,” paparnya.
Ketua Pelaksana Diskusi Sonny BR mengatakan, diskusi ini sengaja dilakukan pihaknya dengan tujuan mencari cara untuk mencetak generasi antikorupsi.
Karena dengan tindakan antikorupsi Indonesia emas akan tercapai.
“Di China itu untuk memulai pembangunan negaranya hingga menjadi sekarang, berawal bagaimana warganegaranya mempunyai sifat antikorupsi. Nah kita lagi mencari formula mencetak generasi Indonesia yang antikorupsi,” ungkap Sonny.
Ketua Kaukus Jurnalis Demokrasi Jabar Arief Pratama mengatakan bahwa gerakan anti korupsi di Jabar khususnya, harus terus digaungkan oleh semua elemen masyarakat.
“Anti korupsi harus terus digaungkan di Jabar, dari Jabar untuk Indonesia bersih bisa kita lakukan dengan bersama sama mendeklarasikan anti korupsi dalam hal apapun,” jelas Arief.
Kegiatan Diskusi Publik oleh Kaukus Jurnalis Demokrasi Jabar ini dihadiri kalangan milenial dari mahasiswa Kampus UPI dan Uninus.
