KAPOL.ID – Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Bandung bersama PMK Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) melakukan diskusi serius tentang institusi kepolisian, dilantai atas (rooftop) Gedung DPRD Jawa Barat, Sabtu (4/4/2026)
Seminar bertajuk “Reformasi Polri dalam Perspektif Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia” ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah bentuk kegelisahan sekaligus harapan mahasiswa terhadap korps baju cokelat. Acara ini lahir dari kolaborasi apik antara Biro Adpim Pemprov Jabar dengan Komisi I DPRD Jawa Barat.
Menghadirkan narasumber seperti Andre Sihotang, Rafael Situmorang, hingga Prof. Musa Darwin, forum ini menjadi jembatan yang mempertemukan suara arus bawah dengan pengambil kebijakan di tingkat provinsi.
Rafael Situmorang, dalam penyampaiannya, mengaku sangat mengapresiasi ruang dialog yang tercipta. Baginya, pemerintah dan kelompok masyarakat sipil terutama mahasiswa harus memiliki ruang diskusi yang konstruktif dan tidak kaku.
”Terima kasih atas kehadiran semua pihak. Kegiatan ini menjadi wadah agar pemerintah provinsi bersama kelompok masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa memiliki ruang untuk bertukar pikiran,” ujar Rafael.
Ia tidak menampik bahwa tema reformasi kepolisian menjadi barang “panas” namun sangat relevan untuk dibedah. Mengingat, belakangan ini institusi Polri terus berada di bawah sorotan tajam publik terkait berbagai dinamika penegakan hukum.
”Diskusi ini penting untuk membahas sejauh mana peran kepolisian dalam menjaga keadilan dan perlindungan HAM. Kita ingin ada pertukaran gagasan yang melahirkan alternatif kebijakan, mulai dari sistem rekrutmen hingga posisi Polri sebagai alat negara,” tegasnya.
Bagi Rafael, kepolisian yang dibiayai oleh uang rakyat sudah sepatutnya bekerja sepenuhnya untuk kepentingan publik. Profesionalisme dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
”Kita ingin kepolisian benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan menjadi alat negara yang bekerja tulus untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Seminar ini seolah menjadi pengingat bahwa mahasiswa tidak boleh tinggal diam. Sebagai agen perubahan, pemikiran kritis dan solutif dari kampus sangat dibutuhkan untuk mendorong sistem penegakan hukum yang lebih berkeadilan di tanah air. (Am)
