KAPOL.ID–Sudah menjadi amanat undang-undang, bahwa akhir tahun depan (2022) semua stasiun televisi (Tv) harus sudah beralih ke saluran digital. Tv analog secara otomatis akan mati.
Peralihan tersebut dikenal dengan istilah analog swicth off (ASO). Publik butuh satu perangkat lain untuk menghidupkan kembali Tv di rumah dan menontonnya.
Untuk mencegah kekagetan masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat menggelar acara Literasi Media, dengan tema “Cerdas Bermedia Menyongsong Analog Swicth Off.”
Acara yang berlangsung di Lekker CoWorkingSpace, Jl. Tarumanagara No. 12 Kota Tasikmalaya, Kamis (22/4/2021); itu dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dan perwakilan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Adapun pematerinya, antara lain Korbid Kelembagaan KPID Jawa Barat Roni Tabroni, jurnalis sekaligus pegiat komunitas Tasikmalaya Duddy RS, dan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Demi Hamzah–berhalangan hadir.
KPID sendiri mengundang berbagai komunitas untuk menghadiri kegiatan tersebut. Karena di samping sosialisasi peralihan teknologi Tv, KPID juga berkepentingan untuk menjembatani program Tv dengan komunitas lokal.
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet mengemukakan, bahwa kegiatan tersebut bagian upaya sosialisasi. Karena baginya, itu bukan semata peralihan teknologi, melainkan akan ada sekian efek yang menyertainya.
“Tanggal 18 April 2021 kami melakukan FGD dengan semua stakeholder. Ada Komisi I DPRD dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat. FGD tentang ASO di KPID Jawa Barat,” ujar Adiyana.
Salah satu rekomendasi dari FGD itu, katanya, adalah mendorong untuk membentuk gugus tugas. Diskominfo sepakat menempatkan Komisi I DPRD dan Gubernur Jawa Barat sebagai penasihat. KPID menggulirkannya.
“Itu kami gulirkan, karena peralihan ini efeknya banyak. Salah satu keuntungannya yaitu sebesar 112 MHz yang selama ini dipakai televisi bisa dialihkan untuk internet berkecepatan tinggi, atau 5G,” lanjutnya.
Bila jaringan internet 5G terealisasi, kata Adiyana, bukan hanya menopang ASO, melainkan juga menopang dorongan DPRD Jawa Barat agar pemerintahan provinsi dan kota/kabupaten harus digital berbasis internet.
