KAPOL.ID – Indek Pembangunan Pemuda Jawa Barat ternyata berada di jajaran paling bontot atau nomer satu di bawah dibanding provinsi lain di Indonesia.
Padahal di Jawa Barat terdapat perguruan tinggi negeri dengan kualitas terbaik di Indonesia.
Untuk itu Komisi Lima DPRD Jawa Barat mengumpulkan Dinas terkait antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan untuk membahas masalah IPP yang kondisinya jeblok.
Rapat pembahasan soal IPP itu dilakukan pada Senin (27/1/2020) yang dihadiri oleh para pejabat dari berbagai dinas yang berkaitan dengan kepemudaan.
“Kami prihatin sekali ternyata Indek Pembangunan Pemuda (IPP) di Jawa Barat itu nomer 34 dari 34 provinsi di Indonesia. Ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah universitas yang ada di Jabar,” kata Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Ali Rasyid.
IPP sendiri dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai tolok ukur kemajuan pemuda.
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini dikembangkan bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Pusat Statistik (BPS), dan didukung United Nations Population Fund (UNFPA).
Nilai penting IPP semakin kuat dikaitkan dengan fenomena bonus demografi Indonesia yang akan mengalami puncaknya pada 2030.
Urutan pertama untuk indeks pembangunan pemuda ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai. 70 disusul oleh Bali dengan nilai 60.
Sedangkan Jawa Barat berada di bawah Papua dengan Indek Pembangunan Pemuda berada pada angka 46,17 dan berada di bawah rata-rata IPP Nasional dengan angka 50,51. Ada 17 provinsi di Indonesia yang IPPnya berada di bawah IPP Nasional termasuk Jawa Barat.
Ali Rasyid mengaku prihatin dengan kondisi IPP yang bertengger paling bawah. Padahal di Jawa Barat itu terdapat universitas negeri yang berkualitas yang bisa mendorong peningkatan IPP jadi lebih baik lagi.
“Kami Komisi 5 berinisiatif mengumpulkan dinas-dinas terkait supaya ada sinergitas dalam rangka memperbaiki IPP ini,” katanya.
“Kami kaget, masa Jabar IPP-nya no 1 di bawah. Padahal masyarakatnya religius, pesantrennya banyak, perguruan tinggi juga luar biasa bahkan kampus-kampus terbaik kan ada di Jabar,” ucapnya lagi.
Untuk itu komisi lima kata Ali mendorong instansi terkait untuk memperhatikan secara serius soal IPP. Ini penting karena gubernur Jawa Barat memiliki visi Juara lahir bantin. Namun ternyata IPP Jabar paling rendah.
Ali mengharapkan semua dinas yang berkaitan dengan kepemudaan bahu membahu untuk memperhatikan IPP agar terus naik tidak lagi berada dibarisan paling bawah. Mestinya dengan banyaknya pesantren, kampus-kampus ternama dan berkualitas IPP Jabar berada di posisi papan atas tidak di bawah.
IPP sendiri dilihat dari beberapa aspek yang antara lain, tingkat pendidikan di Jabar yang masih rendah di bawah rata-rata Nasional, tingkat kesehatan dan kesejahteraan pemuda, lapangan dan kesempatan kerja masih rendah atau tingkat pengangguran terbuka pemuda masih tinggi.
“Dan untuk masalah jender dan diskriminasi capaiannya masih tinggi itu bisa dilihat dari persentase perkawinan usia dini. Makanya kami terus mendorong semua pihak untuk bersama-sama menaikan IPP agar di tahun mendatang bisa jauh lebih baik lagi,” ucapnya. ***
