KAPOL.ID – Ketua Umum Asosiasi UMKM sekaligus Wakil Ketua DPRD Kab. Sumedang, Titus Diah mengatakan, untuk sementara surat edaran dari Presiden sebatas untuk perbankan saja.
Sehingga, untuk semacam Unit pelaksana kegiatan (UPK) atau dana perguliran belum ada pembahasan lebih jauh.
Dan, bupati pun menyampaikan hal itu dalam sebuah pidato.
“Belum membahas sampai ke tingkat UPK,” ucapnya, Senin 30 Maret 2020.
Dikatakan, kelumpuhan ekonomi hampir 50%, artinya yang produksi menjadi tidak produksi.
Termasuk, dampaknya ke kegiatan jasa angkutan dan sebagainya.
“Kami berharap semuanya mendapatkan keringanan dampak dari semua ini. Menyusul, adanya himbauan dari pemerintah untuk diam di rumah,” katanya.
Dikatakan, bersama Forkopimda akan menggelar rakor untuk membahas semu dampak yang terjadi terhadap masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini. (IR)***
—- Support KAPOL with subscribe, like, share, and comment —-
Youtube : https://www.youtube.com/c/kapoltv
Portal Web: https://kapol.tv
Twiter : https://twitter.com/kapoltv
Facebook : https://www.facebook.com/kabar.pol
Instagram : https://www.instagram.com/kapol_id
Portal Inside : https://kapol.id/
