Transport Pelantikan dan Bimtek KPPS di Kabupaten Tasik Jadi Soal?

KAPOL.ID — Muncul gejolak di sebagian petugas Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di Kabupaten Tasikmalaya soal besaran transport pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek). Pasalnya, antara petugas satu KPPS dengan petugas KPPS lainnya tidak sama.

Hal tersebut kemudian memicu aktivis Pimpinan Cabang Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya. Mereka melakukan audiensi pada Kamis (1/2/2024).

“Kami mendapat aduan dari beberapa masyarakat terkait pembayaran transport baik waktu Sorlip (sortir dan lipat surat suara, Red.), pelantikan maupun Bimtek (KPPS, Red.). Karena itu kami datang ke KPU untuk mencari beberapa fakta dan perbandingan,” terang Ketua Bidang Advokasi PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid.

Aduan yang Mujib maksud terkait dugaan pemotongan transport di beberapa KPPS. Karena ada yang menerima Rp 50.000, Rp 100.000 dan Rp 150.000. Karena itulah PC PMII Kabupaten Tasikmalaya berupaya memastikan kebenarannya.

“Kenapa kami datang ke KPU sekalipun di lapangan ada PPK dan PPS, karena KPU sebagai lembaga tertinggi. Untuk masalah anggaran itu kan hal yang sangat sensitif,” Mujib menandaskan.

KPU Membenarkan

Di pihak lain, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami membenarkan adanya audiensi dari PC PMII Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mempertanyakan besaran transport kegiatan pelantikan, Bimtek, Sorlip dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan meminta data terkait biaya-biaya tersebut.

“Kami sudah sampaikan bahwa biaya tersebut sebesar 150 ribu untuk transport pelantikan dan 150 ribu transport untuk Bimtek. Sementara hasil pengecekan teman-teman di lapangan memang ada yang variatif yang sampai ke KPPS,” ujar Ami.

Atas kenyataan tersebut, KPU juga sudah melakukan klarifikasi dan pemanggilan beberapa petugas PPK. Sehingga PPK sudah menyampaikan transport secara penuh kepada petugas KPPS, meskipun secara teknis bertahap dengan kegiatan-kegiatan lain.

Kegiatan lain yang Ami maksud adalah dalam bentuk acara pemantapan. Dalan kata lain PPK menyelenggarakan acara lain di luar jadwal Bimtek, karena merasa perlu melakukan itu supaya petugas KPPS benar-benar menguasai materi, yang pada intinya demi kesuksesan Pemilu 2024.

“Jadi berdasarkan hasil klarifikasi kami dengan teman-teman di bawah, katanya itu bukan memotong, tetapi menyimpan dulu untuk kegiatan-kegiatan lain. Untuk pemantapan. Pemantapan memang tidak ada lagi transport. Mungkin itu inisiatif untuk mengasihkannya secara bertahap. Tapi ada juga yang langsung semuanya. Jadi sudah clear bahwa kami melakukan sesuai Juknis dan sesuai dengan anggaran yang ada,” Ami menekankan.