KAPOL.ID –
Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya meminta pemerintah segera merealisasikan bantuan dari APBD Kota Tasikmalaya bagi warga terdampak covid-19.
Baiknya dalam bentuk bantuan langsung tunai senilai bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 500 ribu. Karena jika menunggu selesai dari pusat dan provinsi, masyarakat sudah sangat kelimpungan.
“Saat ini saja sudah sangat kelimpungan. Kalau di kita pembahasan dan datanya sudah selesai, tunggu apa lagi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam seusai rapat kerja dengan Dinsos setempat, Selasa (28/4/2020).
Ia mengatakan data dan alokasi sudah tersedia. Ada slot 17.590 kepala rumah tangga sasaran (KRTS) yang sudah disepakati oleh Pemkot Tasikmalaya.
“Catatan kita libatkan RT dan RW, jangan sampai menimbulkan polemik seperti pendistribusian kemarin. Jangan hanya kebagian cucuk-nya sajah, bolunya orang lain yang menikmati,” kata politisi PKS tersebut.
Senada diungkapkan anggota komisi lainnya Enan dari PAN dan Jun Sakan PKB sepakat dengan usulan BLT. Agar perputaran perekonomian juga bisa berjalan.
“Kalau sembako, hanya ada pihak tertentu yang diuntungkan. Kalau uang tunai, ada perputaran ekonomi di masyarakat,” kata Jun.
Politisi Gerindra, Gilman Mawardi mengatakan informasi yang diterima masyarakat harus utuh. Jangan karena bertahap, malah menimbulkan reaksi negatif.
“Intervensi bantuan dari pusat, provinsi dan kota kepada masyarakat kan banyak. Sampaikan secara utuh, karena yang didata kemarin sudah masuk calon penerima bantuan,” katanya.
Kepala Dinsos Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi mengatakan 51.828 KRTS intervensi Kemensos, Bantuan Pemprov 35.000 KRTS dan bersumber APBD Kota 17.590 KRTS untuk kuota non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sementara DTKS salah satunya bantuan dari provinsi yang menjadi polemik selama beberapa hari terakhir. Belum ditambah PKH dan BPNT serta perluasannya.
“Adapun kesalahan NIK satu digit membuat calon penerima tertunda, sudah ada titik terang. Besok bisa membawa ke kantor pos sesuai surat dari Dinsos Jabar,” kata Nana.
Adapun usulan untuk realisasi bantuan yang bersumber dari APBD Kota dalam bentuk tunai, akan disampaikan kepada pimpinan.
“Data memang sudah ada slotnya, kalau ada usulan bantuan tunai dari APBD kota akan disampaikan ke pimpinan,” ujarnya.***
