KAPOL.ID – Sejumlah calon investor yang berencana membangun di wilayah Jabar khususnya Sumedang, acap kali mengeluh hingga mengurungkan niatnya.
Ada beberapa alasan mereka mundur, yakni terganjal kesiapan warga dan mental birokrasi saja.
Dikatakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemuda), Koswara Hanafi kepada wartawan, Jumat (1/7) di Sumedang.
Soal kesiapan, kata Koswara, warga Sumedang memang harus siap jika di wilayahnya akan ada pembangunan.
Karena, pembangunan korelasinya dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga.
“Ini tanggung jawab semua pihak dalam menyosialisasikannya kepada warga,” ujarnya.
Diakui dia, pengusaha acap kali mengeluh soal masih adanya anggapan belum apa-apa kontraktor diklaim akan untung besar.
“Rata-rata orang berkomentar tanpa memperhitungkan proses. Harus fair, pembangunan ada positif negatifnya. Namun, ayo kita kejar maslahatnya dulu,” ujar dia.
Sebenarnya, yang paling disoroti pihaknya, terkait keluhan pengusaha terkait masih ada permintaan dna harapan warga yang terkadang nilainya diluar kewajaran.
Juga, soal ada biaya rekomendasi izin usaha yang nilainya tak wajar dan harus diusut.
Koswara menjelaskan, sebenarnya persoalan itu hal yang sudah terjadi sejak lama.
Dan, motifnya selalu difasilitasi oleh pemerintah desa atau kecamatan.
“Kebiasaan itu harus dihapus, agar warga dan pengusaha serta birokrasi bisa seirama dalam percepatan pembangunan hingga berujung kebaikan bersama,” katanya.
Jika warga ada permintaan kepada investor, itu hal biasa. Namun, nilainya pun harus wajar.
Hal biasa, kadang belum apa-apa sudah ada yang minta ini, minta itu minta anu dan sebagainya.
“Heran, karena terkadang jumlah permintaan pun tak sesuai logika,” ujarnya mengutip ucapan pengusaha yang datang ke kantornya di Kota Bandung.
Semoga menjadi bahan evaluasi semua pihak demi kebaikan Sumedang secara khusus.
Biaya Rekomendasi Izin Usaha?.
Bukan hanya itu, oknum kepala wilayah (kades, camat-red) yang merekomendasikan perizinan ke pemda pun, terkadang tercium aneh-aneh.
“Itu sejak lama dialami para pengusaha, dan kami mendukung akan membenahi agar tak ada terdampak dari kinerja pemerintahan. Ya, hentikanlah meminta biaya rekomendasi jika hal yang wajibnya sudah dipenuhi oleh pengusaha,” harap dia seraya menyebutkan bahwa terkadang warga dijadikan tameng untuk menutupi permintaan biaya tersebut.
Dikatakan, bingung juga, apakah biaya rekomendasi izin itu sunat, wajib atau kebiasaan?.
“Nyesek di dada, itu kan sebenarnya permintaan biaya diluar kewajiban?,” ujarnya.
Demi lancarnya projek, kadang pengusaha membayar double, wajib dibayar (pajak) dan sunat pun dibayar.
Ia berharap Bupati, Wabup dan Sekda Sumedang untuk segera membuat kebijakan dan lebih baik mengedepankan pentahelix.
“Kami meminta, jika terdengar lagi ada oknum yang meminta biaya rekomendasi izin usaha dengan alasan apa pun, agar ditindak tegas,” ujarnya.
Dikatakan, itu menghambat pendapatan asli daerah Sumedang.
Ia berjanji akan mendalami soal keluhan pengusaha tersebut, utamanya akan memantau kinerja pemerintahannya.
“Jika terbukti berbau tak baik dan tak berubah, akan kami usut sampai tuntas,” ujarnya.
Ia mendesak kepala daerah agar tak memposiskan pejabat yang masih diduga bermental busuk.
“Aparat Penegak Hukum (APH) agar menyisir ke bawah, atau tak hanya menelisik ke pejabat kelas atas saja,” ujarnya.
Seorang pengusaha di Sumedang yang mengaku tak perlu disebut identitasnya membenarkan adanya persoalan tersebut.
“Harus ada penyegaran, biar kami bisa optimal dalam pembamgunan daerah. Sisi lain kami usaha membutuhkan kenyamanan,” ujarnya. ***
