KAPOL.ID – Kabar burung yang kian kencang menerpa sosok Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir. Sang kader ideologis yang identitasnya sudah kadung “hijau” menyatu dengan PPP, kini disebut-sebut bakal menyeberang ke pangkuan Partai Gerindra.
Sosok Dony adalah personifikasi PPP. Ia bukan sekadar numpang lewat, tapi tumbuh besar hingga menduduki kursi mentereng di DPP. Lantas, ada apa di balik isu “bedol desa” politik ini?
Tak bisa dimungkiri, magnet Gerindra sebagai pemenang Pilpres memang luar biasa kuat. Di bawah kendali Prabowo Subianto, Gerindra punya daya tawar yang bikin politisi mana pun sulit berkedip.
”Dalam politik praktis, sinergi antara pusat dan daerah itu kunci. Langkah ini bisa jadi kalkulasi strategis Dony untuk mengamankan tiket pencalonan atau karir ke jenjang yang lebih tinggi,” ungkap sebuah analisis yang berkembang di lingkaran elite.
Bergabungnya figur sekelas Dony tentu bakal jadi “darah segar” bagi Gerindra untuk memperkuat dominasi di Jawa Barat, khususnya Sumedang. Namun di sisi lain, PPP terancam kehilangan figur sentral yang selama ini menjadi mesin pengeruk suara di basis massa akar rumput.
Persoalan etika pun menyeruak. Publik mulai mempertanyakan loyalitas vs realitas. Secara tradisional, Dony dianggap punya “utang budi” besar pada partai berlambang Ka’bah yang telah mengantarkannya ke puncak kekuasaan di Sumedang.
Perpindahan dari warna “Hijau” (Islam struktural) ke “Putih” (Nasionalis) ini diprediksi bakal memicu kegaduhan di tingkat bawah. Para pemilih tradisional yang religius mungkin akan melihat langkah ini sebagai bentuk oportunisme demi mengamankan kekuasaan.
Namun bagi sang politisi, argumen “partai hanyalah alat” kerap jadi tameng. Jika “alat” lama dianggap kurang efektif dalam melobi kepentingan pembangunan daerah ke pusat, maka pindah perahu dianggap langkah realistis demi kelancaran urusan di Sumedang.
Secara hukum, pindah partai adalah hak asasi. Namun secara moral, label “kutu loncat” bisa jadi bumerang yang menyerang integritas dan konsistensi sang tokoh di mata publik.
Jika kabar ini benar adanya, Dony Ahmad Munir tengah melakukan perjudian politik yang besar. Risiko kehilangan pemilih fanatik religius sudah di depan mata.
Namun, sejarah mencatat bahwa isu etika seringkali bisa diredam oleh deretan prestasi nyata.
Kini, publik Sumedang tinggal menunggu: apakah kepindahan ini benar-benar demi kemaslahatan masyarakat, atau sekadar strategi catur panjang demi menjaga keberlanjutan karier di level yang lebih tinggi? Kita lihat saja langkah “skakmat” berikutnya. (Teguh)***
