Oleh Inu Bukhari
Praktisi Media
Tanggal 20 Februari 2026 ini menjadi momentum setahun kepemimpinan Viman Alfarizi Ramadhan dengan Diky Candranegara sebagai pimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Mengusung tagline Harapan Baru, Tasik Maju saat kampanye pilkada, banyak hal yang sudah dikerjakan. Namun hasilnya baru (sekadar) harapan.
Menjadi kepala daerah di periode 2025-2030 memang tidaklah mudah. Tidak semudah kemenangan linier Partai Gerindra dari mulai Kota Tasikmalaya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hingga Presiden RI Prabowo Subianto.
Defisit anggaran salah satunya, entah berapa pastinya. Yang jelas tunda bayar pekerjaan di Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai Rp 48,2 miliar saat tutup buku tahun 2025 (BPKAD Kota Tasikmalaya, 2026). Belum lagi tekanan pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat, dan Pemprov Jabar memilih belanja di asetnya sendiri.
Otomatis APBD Kota Tasikmalaya tahun 2026 diprediksi limbung karena perencanaan terlanjur sudah diketok bersama DPRD. Hutang tunda bayar harus dibayar tahun ini, sementara mengandalkan PAD (pendapatan asli daerah) yang segitu-gitunya.
Berbagai opsi ditempuh jajaran Viman-Diky cs. Pertama mulai dari gudar-gedor cari pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) seperti Pemkab Tasikmalaya. Lalu merampingkan struktur birokrasi melalui merger sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hingga potong anggaran sana-sini di setiap instansi, dan pengurangan membelanjai masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Ketiga opsi tersebut sudah dijalani para pemangku kepentingan di Pemkot Tasikmalaya. Namun baru dua opsi terakhir yang larinya secepat kilat.
Spirit efisiensi dan efektivitas yang digaungkan Pemerintah Pusat sudah terdengar sampai Kota Tasikmalaya. Ssst, perjalanan dinas ngabring masih sering berjalan. Mudah-mudahan agenda penting yang dihadiri.
ABS
Budaya asal bapak senang (ABS) sepertinya masih terus subur melayani pimpinan daerah. Dengan berbagai modus kerap kali terjadi sehingga pimpinan terbuai laporan manis anak buah.
Pun dengan tak mau belajar dari kesalahan masa lampau yang terus menghantui. Defisit anggaran bukan barang baru. Bahkan membelanjakan anggaran yang bukan posnya.
Persoalan ini memunculkan dis-trust yang membantu APBD Kota Tasikmalaya. Apakah itu slot dari pusat, ataupun dari Pemprov Jabar. Sementara menggenjot PAD, masih tipis-tipis walaupun potensinya besar.
ABS dan tak mau belajar merupakan kolaborasi sempurna. Plus komunikasi dengan berbagai elemen yang sering dikeluhkan akhir-akhir ini. Bukan hanya pimpinan saja, termasuk para anak buah.
Memang tak ada anak buah yang salah, tak ada pimpinan juga yang sempurna. Pertanyaannya, mau sampai kapan kondisi ini berlangsung. Bukan dengan bahasa wayahna, kumaha engke tapi engke kumaha.
Stop main-main, karena ini menyangkut nasib warga Kota Tasikmalaya. Ternyata memenangkan Pilkada saja belum cukup, karena roda pemerintahan juga perlu selaras. Pada jalan yang penuh keberkahan bagi warga. Bukan mengisi kantong yang sudah penuh.
Apakah ini baru permulaan, atau titik kulminasi problematika Pemerintah Kota Tasikmalaya. Semua punya jawaban masing-masing. ***
