SUMEDANG, KAPOL.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi melantik jajaran anggota Dewan Pendidikan Nasional (DPN) untuk bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Aula Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Momentum ini diharapkan menjadi titik balik penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutu pendidikan nasional.
Acara yang berlangsung khidmat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, dihadiri oleh tokoh-tokoh pendidikan lintas latar belakang. Salah satu nama yang mengemuka dalam jajaran tersebut adalah Prof. Dadang, Ketua PP Muhammadiyah, yang dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia pendidikan.
Menanggapi pelantikan tersebut, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang, Adam Hidayat, S.H., menyampaikan harapannya agar kehadiran DPN mampu mengimplementasikan amanat PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan secara optimal.
“Semoga dengan terbentuknya Dewan Pendidikan Nasional tingkat dasar dan menengah ini, kualitas pendidikan kita meningkat dan mampu membangun tingkat partisipasi masyarakat yang lebih kuat,” ujar Adam kepada kapol.id,Jum’at (13/3/2026).
Meski menyoroti dinamika komposisi keanggotaan, Adam menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah bagaimana membangun kesinambungan antara pusat dan daerah.
Adam Hidayat juga mendorong agar langkah pusat ini segera diikuti oleh pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi. Ia menilai adanya urgensi untuk segera membentuk Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat guna menciptakan sinergi yang terputus.
“Kami berharap segera dibentuk Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar terbangun kesinambungan, sinergi, dan keberlanjutan partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk menyelaraskan regulasi antara PAUD-SMP di tingkat kabupaten, SMA di tingkat provinsi, hingga regulasi nasional oleh DPN Dasmen yang baru dilantik,” tambahnya.
Dewan Pendidikan Nasional yang baru dibentuk ini mengusung slogan “RAMAH”, yang mencerminkan komitmen terhadap lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan berkualitas. Pasca pelantikan, dewan dijadwalkan langsung tancap gas dalam rapat koordinasi perdana guna membahas:
Penyempurnaan kurikulum yang adaptif. Peningkatan kesejahteraan guru secara merata. Pemerataan kualitas pendidikan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Kehadiran lembaga ini diharapkan tidak hanya menjadi dewan pertimbangan formalitas, tetapi menjadi jembatan riil bagi aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. (Teguh)***
