KAPOL.ID – Sebagai salah satu organisasi profesi guru tertua dan terbesar di tanah air, kiprah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam mengawal nasib para pahlawan tanpa tanda jasa memang tak perlu diragukan lagi. Puluhan tahun berdiri, PGRI telah menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak guru tetap terjaga di tangan pemerintah.
Salah satu bukti nyata yang kini dirasakan ribuan guru adalah perubahan status honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun sayangnya, di tengah keberhasilan tersebut, PGRI kini justru dirundung tantangan berat: krisis kepercayaan anggota akibat derasnya arus digitalisasi.
Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, H. Ahmad Juhana, mengungkapkan bahwa fenomena media sosial yang kian masif mulai mengubah pola pikir dan iklim berorganisasi di tubuh PGRI.
”Sekarang untuk memperjuangkan hak guru, seolah tidak lagi dilakukan oleh organisasi. Masing-masing individu, bahkan orang di luar anggota PGRI sekalipun, sekarang bisa ikut bersuara lewat berbagai platform media sosial,” ujar Ahmad Juhana saat berdiskusi di Gedung PGRI Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (6/4/2026).
Munculnya anggapan bahwa aspirasi guru bisa terealisasi hanya bermodalkan viral di media sosial, menurut Ahmad, adalah sebuah kekeliruan besar.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk pengangkatan P3K, lahir melalui proses regulasi dan lobi panjang yang dilakukan organisasi secara konstitusional.
”Kalau ada yang beranggapan itu efek suara masyarakat lewat medsos semata, itu keliru sekali. Perubahan status honorer ke P3K itu hasil perjuangan pengurus PGRI secara nasional yang dilakukan bertahun-tahun. Ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang harus dikawal, tidak bisa instan,” tegasnya.
Gerakan Komunitas vs Instruksi Organisasi
Senada dengan Ahmad Juhana, Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Tasikmalaya, H. Ade Dasmana, mengaku prihatin dengan kondisi akar rumput saat ini. Koordinasi antar anggota yang dulu menjadi kekuatan utama PGRI, kini dirasa mulai melonggar.
”Dulu, kalau ada gerakan seperti demo ke dewan, kita rencanakan matang-matang secara organisatoris, makanya hasilnya terukur. Sekarang, mereka cenderung bergerak atas nama komunitas sendiri-sendiri tanpa koordinasi lagi dengan induk organisasi,” keluh H. Ade.
Menghadapi situasi yang cenderung memburuk ini, Ahmad Juhana atau yang akrab disapa Abah berpesan agar seluruh guru kembali merapatkan barisan. Baginya, secanggih apa pun teknologi, ruh perjuangan guru tetap ada pada kebersamaan.
”Solidaritas sesama anggota itu harus lebih dikuatkan lagi. Itu kunci utamanya. Jangan sampai kita tercerai-berai hanya karena ego masing-masing di dunia maya,” pungkas Abah. (Adji Shg)
