KAPOL.ID – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mulai memicu persoalan serius bagi pelayanan publik di Kota Bandung. Salah satu yang paling terdampak adalah sektor pengangkutan sampah yang kini menelan biaya operasional berkali-kali lipat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, lonjakan harga solar dari kisaran Rp14.000 menjadi Rp23.000 per liter telah membebani anggaran operasional truk-truk pengangkut sampah milik pemerintah.
“Kenaikan ini membuat biaya BBM untuk pengangkutan sampah membengkak hingga dua kali lipat. Tentu ini menjadi tantangan besar yang harus segera kita carikan solusinya,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Jumat (24/4/2026).
Persoalan ternyata tidak hanya berhenti pada harga BBM. Farhan menyebut, keterbatasan kuota pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) turut memperkeruh keadaan.
Dampaknya, terjadi antrean panjang kendaraan pengangkut sampah dari berbagai daerah di wilayah Bandung Raya.
Kondisi di lapangan memaksa sejumlah sopir truk harus menunggu berjam-jam, bahkan hingga menginap di area TPA. Alhasil, siklus pengangkutan sampah dari bak-bak penampungan di pemukiman warga menjadi terhambat.
“Jika melihat kondisi anggaran yang ada saat ini, tanpa adanya penyesuaian, operasional pengangkutan sampah diprediksi hanya mampu bertahan sampai akhir Oktober 2026 saja,” jelasnya.
Menyikapi ancaman macetnya pengangkutan sampah, Pemkot Bandung kini tengah mengkaji berbagai opsi darurat. Mulai dari melakukan efisiensi operasional di lapangan, penyesuaian skema anggaran, hingga menyusun strategi baru dalam tata kelola sampah dari hulu ke hilir.
Farhan menegaskan, pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar yang komprehensif.
“Kita terus berupaya agar layanan kebersihan tetap optimal di tengah situasi sulit ini. Koordinasi dengan pusat menjadi penting agar ada langkah strategis yang bisa diambil dalam waktu dekat,” pungkasnya. (Jm)
