KAPOL.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Sabtu, 25 April 2026, di Jakarta. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penyelarasan dan validasi data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperkuat integrasi data nasional.
Langkah kolaboratif ini melibatkan sejumlah instansi kunci, di antaranya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Agama, serta Kementerian Kesehatan. Sinergi antar-lembaga ini dilakukan untuk memastikan intervensi gizi pemerintah semakin tepat sasaran dan meminimalkan risiko ketidaktepatan distribusi di lapangan.
Pihak BGN menegaskan bahwa penguatan basis data adalah instrumen vital dalam keberhasilan program ini. “Penguatan basis data ini menjadi kunci agar setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” tulis pernyataan tersebut.
Secara spesifik, program MBG diarahkan untuk menyasar kelompok rentan, yang meliputi:
Ibu hamil dan menyusui
Balita
Santri
Guna meningkatkan akurasi, pemerintah menerapkan standar baru dalam pendataan. Selain berbasis pada data kemiskinan, BGN kini menggunakan indikator kerawanan pangan dan prevalensi stunting sebagai parameter utama penentuan distribusi.
Melalui integrasi data yang dilakukan di ibu kota ini, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya pada periode emas pertumbuhan, dapat meningkat secara signifikan dan merata di seluruh Indonesia.*** (Zs)











