KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong penuh percepatan pembangunan fasilitas tambahan kolam labuh di Pelabuhan Perikanan Jayanti, Kabupaten Cianjur.
Proyek strategis daerah ini diharapkan bisa segera terealisasi demi menjamin keselamatan kerja sekaligus mendongkrak kesejahteraan ribuan nelayan lokal.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, usai melakukan peninjauan lapangan dan berdialog langsung dengan perwakilan nelayan di Pelabuhan Jayanti, Rabu (20/5/2026).
Menurut Lina, kondisi di lapangan saat ini sudah terbilang sangat mendesak. Berdasarkan data dari rukun nelayan setempat, tercatat ada sekitar 2.000 nelayan dengan 2.000 perahu yang aktif beroperasi mencari nafkah.
Namun mirisnya, kapasitas kolam labuh yang tersedia saat ini baru mampu menampung sekitar 300 perahu saja.
”Artinya, ada ribuan perahu yang terpaksa bersandar di laut lepas. Ketika ombak besar datang, perahu-perahu ini rentan terisi air, karam, bahkan hanyut terbawa arus,” ujar Lina Ruslinawati.
Lina menambahkan, bagi para nelayan, kehilangan perahu sama saja dengan kehilangan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga mereka. Oleh karena itu, pembangunan kolam labuh ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Kendati pemerintah provinsi telah menyiapkan alokasi anggaran untuk memperluas kolam labuh, rencana ini rupanya masih terkendala oleh dinamika di lapangan. Sebagian kecil pedagang yang memanfaatkan area sekitar pelabuhan masih enggan melepaskan lahan, meskipun status tanah tersebut merupakan aset resmi milik pemerintah.
Lina pun menyayangkan adanya indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu atau oknum LSM yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mempengaruhi pedagang, sehingga menghambat proses pembangunan. Ia mengimbau semua pihak untuk melihat kepentingan yang jauh lebih besar.
”Kami sangat memahami bahwa para pedagang juga sedang mencari nafkah di sana. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa lahan tersebut adalah aset pemerintah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh lebih luas, khususnya keselamatan ribuan nelayan,” tuturnya.
Guna mengurai sumbatan komunikasi ini, Komisi II DPRD Jabar berharap ada langkah cepat yang persuasif agar tidak memicu kekecewaan yang mendalam dari komunitas nelayan. Lina pun berharap Gubernur Jawa Barat berkenan meninjau langsung ke Pelabuhan Jayanti untuk memberikan solusi terbaik.
”Pendekatan terbaik adalah dialog dari hati ke hati. Kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Jayanti. Kehadiran pemimpin biasanya akan memberikan ketenangan, meluluhkan ego, dan membawa solusi yang adil,” pungkas Lina. (Jm)
