KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) –
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai membutuhkan dorongan kebijakan nyata agar mampu bersaing di tengah pesatnya perkembangan zaman.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad, mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi yang berpihak pada pelaku usaha kecil agar mampu tumbuh berkelanjutan dan naik kelas.
Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok dan Kota Bekasi tersebut menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Namun, berbagai tantangan di lapangan masih sering mengganjal potensi mereka untuk berkembang pesat.
”UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Namun, tantangan hari ini kian kompleks, mulai dari penetrasi pasar digital yang masif hingga akses pembiayaan yang masih belum ramah. Kebijakan pemerintah harus benar-benar hadir mendampingi mereka,” ujar Hasbullah di Bandung. Baru baru ini.
Menurut politisi Jawa Barat ini, ada beberapa langkah strategis yang mesti digenjot pemerintah. Pertama, terkait perluasan akses permodalan yang inklusif seperti skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kemitraan aktif dengan perbankan daerah dan lembaga keuangan syariah. Kemudahan ini dinilai vital, terutama bagi usaha mikro yang kerap tersandung persoalan agunan.
Tak kalah penting, Hasbullah menyoroti pola pendampingan digitalisasi yang selama ini kerap menyentuh permukaan saja.
Menurutnya, digitalisasi UMKM tak boleh sekadar berhenti pada tahap pembuatan akun di platform marketplace.
”Digitalisasi harus dibarengi peningkatan kapasitas pelaku usaha. Jangan hanya berhenti pada pembuatan akun marketplace, tetapi harus sampai pada bagaimana produk bisa dipasarkan dan bersaing,” tegasnya.
Ia menambahkan, edukasi mengenai literasi keuangan digital, teknik pengemasan (packaging), strategi pemasaran modern, hingga pemahaman rantai pasok harus diberikan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Di samping itu, percepatan legalitas usaha juga menjadi prioritas. Hasbullah mendorong pemerintah daerah mempermudah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para perajin dan pengusaha lokal. Legalitas ini, menurutnya, merupakan paspor penting agar produk-produk lokal mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.
Meski masih banyak kendala, Hasbullah memberikan apresiasi tinggi terhadap daya juang para pelaku UMKM di Jawa Barat yang terus berinovasi memanfaatkan potensi daerah, khususnya di sektor kuliner, kriya, dan fesyen.
Ia berharap sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, dunia usaha, perbankan, hingga komunitas bisa terus diperkuat demi menciptakan ekosistem bisnis yang kokoh. Masyarakat pun diimbau untuk konsisten membela dan membeli produk-produk dalam negeri.
”Ketika UMKM kita berdaya dan mandiri, secara otomatis kesejahteraan masyarakat luas akan terangkat,” pungkasnya. (AM)
