KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Gelombang penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat kembali bergelora di Kota Tasikmalaya.
Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar berbondong-bondong turun ke jalan usai melaksanakan ibadah salat Jumat, 12 Juni.
Aksi unjuk rasa ini diawali dengan mendatangi Depo Pertamina di Jalan Garuda, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Di lokasi tersebut, para orator bergantian naik mimbar bebas, menyoroti tajam kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang dinilai mencekik leher rakyat kecil.
Puas menyuarakan aspirasi di Depo Pertamina, massa aksi kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD Kota Tasikmalaya di Jalan R.E. Martadinata.
Suasana sempat memanas dan diwarnai aksi saling dorong antara massa dengan petugas kepolisian. Ketegangan dipicu lantaran para mahasiswa merangsek maju dan berupaya menerobos barikade pengamanan petugas demi bisa masuk ke dalam gedung wakil rakyat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Encep Gunawan Ridwan, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan respons spontan terhadap rentetan isu nasional yang kian memprihatinkan. Mulai dari meroketnya harga BBM non-subsidi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, hingga sejumlah program nasional yang dinilai dipaksakan serta tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
”Kami mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk tidak tinggal diam. Sampaikan aspirasi masyarakat Tasikmalaya ini ke pemerintah pusat agar ada evaluasi dan perbaikan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat,” tegas Encep di sela-sela aksi.
Ketegangan akhirnya mereda setelah pimpinan dan anggota dewan bersedia menemui massa di depan gedung. Aspirasi mereka langsung didengarkan oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Wahid dan Hilman Wiranata, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Di hadapan massa yang mengepung gedung parlemen, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, membacakan langsung delapan poin tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa.
Di antara delapan poin tuntutan tersebut, massa mendesak pemerintah pusat untuk segera memperkuat sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan UMKM.
Selain itu, mereka menuntut perbaikan tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran, pengurangan ketergantungan impor, peningkatan efisiensi belanja negara, perluasan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan ekonomi, hingga penguatan upaya pemberantasan korupsi secara sistemik.
Menanggapi tuntutan yang menggebu-gebu tersebut, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, memastikan bahwa pihaknya tidak akan menyembunyikan aspirasi tersebut. Ia berjanji seluruh poin tuntutan mahasiswa Tasikmalaya akan segera diteruskan secara resmi kepada DPR RI.
”Semua aspirasi kawan-kawan mahasiswa hari ini kami terima, dan selaku lembaga legislatif di daerah, kami pastikan ini akan langsung diteruskan ke DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut resmi,” pungkas Aslim (JM)
